Utama

Alihfungsikan Lahan Pertanian, Pelaku Terancam Denda Rp5 M

* Masluki: Ini Tantangan Bagi Wilayah Perkotaan

PALOPO — Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan peringatan keras agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Ini peringatan bagi pengembang, juga pengusaha. Pasalnya, jika terbukti sanksinya masuk penjara dan denda Rp5 miliar.

Ancaman itu berlaku bagi pengusaha yang mengalihfungsikan lahan pertanian. Baik untuk perumahan, pabrik, jalan tol, dan fasilitas publik lainnya.

Data menunjukkan, 60 ribu hektare lahan pertanian menyusut setiap tahun. Kebanyakan akibat alih fungsi lahan ke area non pertanian.
“Angka sebesar itu nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300 ribu ton setiap tahun,” ujar Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Senin (13/1/2020), kemarin.

Sebenarnya, kata Kuntoro, pemerintah melalui Kementan sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Misalnya, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Langkah dilakukan untuk bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek. Termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

“Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumber daya melainkan bencana. Karena itu perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga terus mengecam dan mengancam bagi siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian. Ancaman tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Arah pengaturan dari UU ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi. Adapun Ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan,” ujar Mentan SYL di berbagai kesempatan.

Menurut Mentan, UU tersebut juga menegaskan sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian. Pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.

“Yang pasti, dalam aturan ini disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar,” ujar SYL.

Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo juga tegas meminta penegak hukum agar menangkap pengalihfungsi lahan pertanian.

Tantangan Bagi Perkotaan

Kebijakan baru Mentan SYL ini lalu mendapat respon dari dosen pertanian di Kota Palopo. Adalah, Masluki SP MP, kandidat doktor IPB ini mengungkapkan, alih fungsi lahan pertanian khususnya perkotaan dan kawasan pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi baru menjadi tantangan tersendiri bagi kecukupan pangan masa depan.

Penekanannya terdapat pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) masing-masing daerah.

Di daerah, katanya, yang sedang berpindah ke sektor jasa dan perdagangan makin mempercepat masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, industri, perkantoran dan sarana publik lainnya.

Sementara, bagi daerah yang sedang bertumbuh pesat yang memiliki lahan pertanian seperti sawah yang penyebarannya spot-spot akan terputus dengan pembangunan gedung-gedung.

Dampaknya, biaya pengelolaan menjadi tinggi karena mobilisasi sarana produksi, alat dan mesin pertanian, tenaga kerja terampil dan instalasi irigasi menjadi mahal.

Pada sisi lain, sambungnya, nilai lahan di kota-kota baru makin meroket. Tawaran investasi pengembang perumahan dan kawasan lainnya akan menggiurkan bagi pemilik lahan. Meskipun ancaman sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian berupa denda dan kurungan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan UU Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Faktanya, peruntukan kepemilikan lahan pertanian oleh masyarakat sangat susah untuk dipertahankan, belum lagi hasil pertanian dengan luasan terbatas tidak menguntungkan secara ekonomi.

Olehnya itu, perlu ada reward and punishment bagi pemilik lahan pertanian didaerah yang sedang bertumbuh menuju kota jasa.

Koordinasi instansi terkait antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan.
Menghadirkan model pengelolaan lahan pertanian misalnya dengan program agroeduwisata dapat menjadi solusi bagi perbaikan ekonomi petani.(idr)



Click to comment

Most Popular

To Top