Metro

Media Harus Terdaftar di Dewan Pers

*RDP Komisi I DPRD-Humas Pemkot Terkait Kerja Sama dengan Media

TOMPOTIKKA–Komisi I DPRD Palopo meminta agar Bagian Humas Pemkot Palopo selektif dalam melakukan kerja sama dengan media utamanya dalam belanja barang jasa. Hal ini dimaksudkan anggaran yang dialokasikan untuk media yang terbilang banyak sehingga perlu adanya efisiensi.

Terutama diminta kepada pihak Humas Pemkot untuk memperhatikan legalitas perusahaaan media tersebut, seperti badan hukum, NPWP, serta kedudukannya di Dewan Pers untuk menjaga dampak hukum dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, dalam melaksanakan kerjasama terhadap media, khususnya media online, komisi I juga menyarankan adanya indikator jumlah pembaca terhadap media tersebut, termasuk memenuhi target produksi berita terkait kegiatan lingkup Pemkot Palopo.

Adapun hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi I dan Bagian Humas Pemkot Palopo dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev), di kantor DPRD, siang kemarin.

Wakil ketua komisi I, Baharman Supri pada kesempatan itu mempertanyakan sistem kerja sama yang dilakukan terhadap media, terutama media online. Sebab, kata Baharman, anggaran yang terbilang kurang lebih Rp1,2 miliar di bagian Humas bukan merupakan nilai tidak sedikit jika dibandingkan dengan anggaran untuk media yang ada di Pemprov Sulsel.

Sebab beberapa waktu lalu komisi I DPRD melakukan pembelajaran tentang pengelolaan anggaran media di Humas Pemprov Sulsel. “Kita mau tahu seperti apa kerja samanya. Termasuk, status badan hukum media yang selama ini jadi partner Humas, serta statusnya di Dewan Pers, karena anggaran yang kita gunakan adalah anggaran daerah dikhawatirkan bisa jadi temuan nantinya,” kata Baharman.

Demikian, anggota komisi I lainnya, Misbahuddin juga meminta agar sebaiknya media-media yang merupakan mitra Pemkot Palopom selama ini harus diberikan target dalam memproduksi pemberitaan. Termasuk melihat rangking tingkat pembaca terhadap media online tersebut.

“Perlu juga melihat soal ini. Termasuk Humas memperhatikan media yang tidak tertib terbit. Jangan sampai kita membayarkan media yang tidak memiliki pembaca. Kan kita bisa melihat ukuran itu seperti melalui Alexa atau Indonesian Indikator,” katanya.

Selain itu, Muhammad Mahdi juga meminta media-media yang tidak produktif mengawal pemberitaan dan memuat informasi terutama yang berkaitan dengan Pemerintah sebaiknya ditiadakan saja kerja samannya. Justru, politisi PPP ini agar memberikan ruang kepada media online yang lain yang terbilang produktif dalam menyampaikan informasi ke publik. “Media seperti inilah yang patut kita beri ruang kerja sama. “Seperti media ‘A’ misalnya yang terlihat intens dan aktif meskipun itu media terbilang baru untuk lokal Palopo,” kata Mahdi.

Plt. Kabag Humas Pemkot Palopo, Wahyuddin pada rapat itu mengakui masih terbilang banyak media-media yang selama yang menjadi mitra Pemkot Palopo belum terdaftar di Dewan Pers, terutama media online.

Menurutnya, dalam tahun 2020 ini Humas Pemkot Palopo mendapat alokasi anggaran Rp1,2 miliar. Rp800 juta diantaranya diperuntukan untuk belanja barang dan jasa di sektor media. Mengenai sistem kerja sama yang dibangun selama ini khususnya media online juga menerapkan sistem target produksi yakni dalam ,sebulan hanya menargetkan 15 berita dengan biaya kontrak Rp1 juta.

Wahyu pun juga mengakui banyak media yang memasukan penawaran ke pihaknya. Bahkan pihaknya belum memastikan terkait penawaran kerja sama itu. Pada 2019 sebelumnya jumlah media yang diakomodir sebanyak 50. Di tahun 2020 ini jumlahnya bertambah.

“Beberapa tambahan ini belum kami finalkan. Kita tetap selektif untuk mengakomodir media-media yang produktif. Tentunya, media-media yang tidak memiliki standaritas seperti, badan hukum otomatis kami tidak akomodir. Tentu tahun ini kita juga menaikkan target produksi pemberitaan terhadap media-media online terutama media lokal,” katanya. (rul)



Click to comment

Most Popular

To Top
.