Metro

Siap Tindak Keras

*Soal Ternak Berkeliaran, Asisten I: Pemerintah Tidak Main-main

TOMPOTIKKA–Tim terpadu penertiban ternak liar Pemerintah Kota Palopo menggelar rapat pemantapan penertiban ternak dan pemiliknya yang dipimpin langsung Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palopo, Drs H Burhan Nurdin, M.Si di ruang kerjanya, Kamis 13 Februari 2020 kemarin.

Hadir pada kesempatan tersebut Kadis Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Palopo, A Bahtiar, S.Sos, M.Si

, Kabid Peternakan, Ir Andi Wahida, Kabid Kesehatan Hewan, drh Burhanuddin, Kabid Perundang-undangan Satpol PP, Rombe SH, Camat Wara Timur, Arham Bachri, S.STP, Camat Wara Selatan, serta stak holder terkait.

Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palopo, Drs H Burhan Nurdin, M.Si yang juga Penanggung jawab Tim terpadu penertiban ternak liar Pemkot Palopo, menyebutkan bahwa setelah menggelar berbagai sosialisasi, himbauan serta kegiatan lainnya terkait hewan ternak liar. Dengan batas waktu yang diberikan kepada pemilik, maka Senin Depan, 17 Februari seluruh tim akan bergerak.

“Pokoknya jika ada yang berkeliaran, kita tindak keras, pemerintah tidak main-main penangkapan ini,” sebutnya.

Sementara itu, Kabid Peternakan, Ir Andi Wahida menyebutkan bahwa, para pemillik ini diberi waktu selama 16 hari setelah menandatangani surat pernyataan 31 Januari 2020 lalu. Dimana pada surat tersebut pemilik ternak diberi waktu dalam empat belas hari harus mengandangkan ternaknya.

“Apabila setelah empat belas hari masih berkeliaran, maka dianggap sebagai hama yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Nantinya, terang Wahida, jika ada hewan ternak yang ditemukan berkeliaran maka akan ditangkap. Pada penangkapan hewan ternak tersebut Pemerintah akan menggunakan dua perda.

Untuk hewan yang ditangkap digunakan perda no 6 tahun 2019, yakni biaya tangkap sebesar Rp1.500.000 per ekor. Kemudian biaya angkut sebesar Rp500 ribu per ekor serta biaya hidup selama diatngkap Rp300 ribu per ekor.

“Jika selama enam hari, pemiliknya tidak datang menebus maka akan dilelang,” terangnya.

Sementara bagi sang pemilik hewan ternak akan dikenakan perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bab 6 pasal 17. Dimana pemilik hewan piaraan wajib menjaga hewan piaraanya supaya tidak berkeliaran. Bagi yang melanggar dipidana paling lama 90 hari serta denda paling tinggi Rp30 juta.(ich)



Click to comment

Most Popular

To Top