Opini

Indonesia Maju Bukan Mimpi

OLEH: Yohanis Mendila
(Kepala KPPN Palopo)

INDONESIA maju telah menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di setiap pidato Presiden Republik Indonesia dan forum-forum kajian.Belum lama ini, Negara Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara berkembang menjadi Negara maju. Tentu saja berita tersebut sontak menjadi hangat diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Banyak yang menanggapi dengan dukungan positif, namun tak sedikit juga yang menanggapi dengan kekhawatiran. Pertanyaan yang sekarang muncul di benak masyarakat apakah sudah pantas Indonesia menjadi Negara maju?
****

Indonesia saat ini tidak lagi masuk dalamdaftar negara berkembang, hal tersebut menjadikan Indonesia melakukan pembangunan-pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.Tujuan tersebut membutuhkan strategi yang matang dan tentunya dengan modal yang besar.Indonesia Maju bukanlah sesuatu hal yang mustahil diraih mengingat Negara ini sudah memiliki modal yang cukup. Modal dasar yang dimiliki saat ini setelah kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.Selain itu, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai Negara maju yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar ke-5 didunia dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Ketiga, letak geografis yang memiliki posisi strategis pada jalur perdagangan maritim internasional dan penghubung benua Asia-Australia.
Seluruh modal tersebut apabila di jaga dan dikelola secara benar akan mengantarkan Indonesia masuk jajaran yang diperhitungkan. Apabila dibandingkan dengan Negara maju lainnya, mereka memiliki keunggulan yang menonjol di hanya salah satu aspek lalu anjlok di aspek lainnya. Contohnya singapura, Negara maju dengan segala pembangunan yang megah namun terhambat dengan luas Negara yang ‘mentok’ atau tidak dapat dikembangkan. Selain itu di Negara jepang yang berambisi dengan teknologinya justru menghadapi kesulitan terhadap pertumbuhan populasi masyarakatnya. Masyarakat jepang cenderung tidak ingin menikah danmemiliki keturunan sehingga jumlah masyarakat produktif dari tahun ke tahun menjadi turun. Bagi Indonesia, permasalahan tersebut justru menjadi yang diunggulkan.
Untuk memenuhi kebutuhan tercapainya Indonesia maju diperlukan suatu instrumen yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN terdiri dari komponen Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk melihat apakah instrument tersebut bagus atau tidak kita harus melihat secara keseluruhan. Dari situlah kita bisa melihat apakah APBN kita sehat, kredibel, efesien, efektif atau tidak. Faktor yang mempengaruhi instrument ini antara lain lingkungan ekonomi, baik di dunia maupun di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diIndonesia dibandingkan Negara G-20 saat ini sudah memiliki pondasi perekonomian yang bagus berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil.Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di nomor urut 3 dibawah Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Berdasarkan Berita Resmi Stastisik dari Badan Pusat Statistik, perekonomian indonesia tahun 2019 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan-IV 2018 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y). (Sumber data: Badan Pusat Statistik).
Rancangan Undang-undang APBN tahun 2020 telah resmi diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Tahun 2020 merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi Negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Di sisi pendapatan Negara yang terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah untuk tahun 2020 tidak hanya diarahkan sebagai sumber penerimaan namun juga dioptimalkan untuk mendukung investasi dan daya saing. Melalui investasi, diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi. jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam perpajakan yaitu dengan penurunan tarif pajak penghasilan. Tujuan penurunan tarif tersebut ialah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi tidak terbebani.
Dari sisi belanja, pemerintah sudah fokus dengan fokus belanja untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini kita bisa melihat berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.Gagasan ini dilakukan guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia sebagai negara maju.Melalui pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia akan menciptakan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menghilangkan kesenjangan ekonomi. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah Negara kuat, itu berarti bahwa perekonomian Negara itu berjalan dengan cara yang efisien. Hasil dari pembangunan infrastruktur sudah mulai dirasakan bagi masyarakat wilayah Indonesia bagian timur. Dimana pengembangan bandar udara, pelabuhan, dan jalan darat sudah mulai dibenahi.
Selain itu di sisi belanja pemerintah juga dianggarkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar public, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pemerintah telah mengucurkan 257,8 Triliun Dana Desa. Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk proyek seperti pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan. Banyak desa yang dulu merupakan desa tertinggal kini menjadi desa yang maju bahkan menjadi desa percontohan dengan pemanfaatan Dana Desa secara optimal. Hal ini sesuai dengan arahan presiden untuk membangun Indonesia dimulai dari desa.
Selain harus mempertahankan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang dinamis. SDM Indonesia harus bisa bersaing di lingkup asia maupun internasional. Dengan arti strata pendidikan berkualitas pun harus dikejar mulai sejak dini agar memiliki kualitas tenaga kerja pemikir, cerdas, dan penentu kebijakan yang mumpuni.Berdasarkan data statistik Jumlah pemuda atau milenial di Indonesia mulai menyebar di luar Pulau Jawa. Meski mayoritas masih terpusat di Pulau Jawa, namun persentasenya mulai berkurang. Pada tahun 2004, persentase pemuda di Pulau Jawa mencapai 58,25 persen. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase tahun 2019 mulai menurun menjadi 55,28 persen. Persentase pemuda tinggal di luar Pulau Jawa mulai meningkat, termasuk di wilayah Timur Indonesia. Salah satunya Pulau Sulawesi, dari 7,14 persen pada 2004 menjadi 7,52 persen di 2019.Data diatas menunjukan bahwa meningkatkan kualitas pemuda Indonesia tidak selalu dimulai dari pulau jawa, namun dengan menyebarkan pemuda Indonesia di seluruh nusantara. Dengan cara demikian kualitas SDM Indonesia akan merata dan setiap pemuda Indonesia berkesempatan bersaing secara global. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan sehingga mengurangi bayi stunting. Dari sektor pendidikan, pemerintah harus menggandeng pihak swasta dalam meningkatkan skill SDM melalui program vokasi dan link and match.
Menjadi negara maju tentu ada konsekuensi yang harus siap dihadapi, baik itu yang membawa dampak positif ataupun negatif.Saat Indonesia menjadi Negara maju, maka kita harus siap tidak lagi mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan termasuk bea masuk dan bantuan lain dalam ekspor impor. Karena selama suatu Negara dalam kategori Negara berkembang, Negara tersebut memperoleh privillage dalam perdagangan internasional. Perubahan status menjadi Negara maju akan membuat Indonesia menjadi lebih percaya diri untuk berproduksi secara efisien serta turut memperlancar masuknya investasi asing. Dengan demikian Indonesia harus siap meningkatkan daya saing, khususnya untuk terus meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional.Dampak negatifnya yang harus dihadapi sebuah Negara maju ialah tambahan Bea Masuk CVD, bunga utang tinggi, serta bantuan pembangunan pemerintah/ Official Development Assistance (ODA) tidak berlaku.
Dari seluruh upaya yang telah dilakukan untuk menjadi Negara maju, Indonesia masih memiliki tugas rumah dibidang birokrasi.Indonesia butuh birokrasi yang berkualitas tinggi yang menjunjung profesionalisme, produktivitas, dan integritas.Birokrasi Indonesia selama ini bergerak dengan paradigma lama yang sering disebut sebagai paradigma lama administrasi publik (old public administration). Dimana birokrat lebih kepada kekuasaan daripada pelayanan. Hal tersebut yang menyebabkan korupsi mudah terjadi di setiap lini pemerintahan. Jika Indonesia bisa mempertahankan gelarnya sebagai Negara maju, maka setiap elemen birokrasi harus siap mengubah cara kerja dari disuapi menjadi melayani. Para birokrat harus siap menghadapi kritik dan mampu untuk memperbaiki sesuai saran dari penerima manfaat.
Dari segala kerumitan menjadi Negara maju, hal utama yang harus kita pertahankan ialah pondasinya, yaitu manusia, infrastruktur, dan institusinya.Segala biaya yang dikeluarkan harus terukur dan di evaluasi setiap saat. Indonesia maju bukanlah mimpi, jika seluruh elemen di Negara kita bersama bekerja untuk kesejahteraan umum dan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.(*)



Click to comment

Most Popular

To Top
.