Utama

Pelaku Usaha Bisa ‘Bernafas’ Lega

* Dampak Corona, Pemerintah Relaksasi Cicilan 1 Tahun dan Turunkan Suku Bunga

PALOPO — Sudah tiga bulan ini penyebaran Covid-19 masih berlangsung. Dampaknya dirasakan seluruh sektor. Salah satunya bagi pelaku usaha. Banyak yang tutup. Pemerintah langsung tanggap, dan memberikan jalan keluar. Pelaku usaha pun bisa ‘bernafas’ lega.

Di Kota Palopo, Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir kembali mengeluarkan Surat Edaran tentang penutupan sementara tempat keramaian, hiburan termasuk tempat pariwisata.

Surat dengan nomor : 300/674/PLP/III/2020 diteken wali kota, Senin (23/3/2020). Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Kota Palopo.

Keputusan ini pun mendapat respon dari pelaku usaha pariwisata di Kota Palopo.

Markus Taruk Allo selaku pengelola tempat wisata Pantai Labombo, Kota Palopo mengungkapkan apresiasinya terhadap keputusan Wali Kota Palopo untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Adapun dampak penutupan ini sangat luar biasa. Dikatakan Pak Max, sapaan akrabnya, jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagaimana? Ini lebih parah dari krisis moneter awal tahun 2000 lalu, karena efek Corona ini semua sendi shutdown.

Akhirnya, di hari yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil berupa penundaan pembayaran cicilan selama 1 tahun ke depan. Tidak cuma itu, Jokowi juga menurunkan bunga kredit bagi usaha mikro di tengah tekanan usaha akibat pandemi virus corona.

“Ada keluhan dari usaha mikro, kecil. Saya sudah bicarakan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan beri relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar, diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” ujarnya, Selasa (24/3).

Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non bank (IKNB), seperti multifinance dan lembaga keuangan mikro.
Dalam situasi saat ini, Jokowi juga menegaskan akan memberikan keleluasaan terkait pembayaran kredit kendaraan bermotor bagi para pekerja moda transportasi dengan tenggat waktu sampai setahun. Misalnya, ojek online.

Penurunan Suku Bunga

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menambahkan, skema penurunan suku bunga kredit untuk membantu UMKM dan masyarakat kecil.

“Saya rasa kalau kita bicara stimulus secara besar nanti kan kebijakannya ada di Menteri Keuangan. Kita tidak bisa parsial. Tetapi yang sudah pasti, perusahaan perbankan BUMN diminta menurunkan suku bunga UKM,” kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (24/3/20).

Skema tersebut, menurutnya, sudah sampai di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku sudah mengirimkan surat kepada Jokowi yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Bahkan juga, kita sudah membuat skema untuk perusahaan yang jelas industrinya terkena hari ini, ada hotel, restoran dan lain-lain. Itu udah ada, tunggu keputusan,” urainya.

Erick juga sempat menjawab pertanyaan mengenai usulan pengusaha untuk memberikan diskon listrik industri. Meski belum memberikan kepastian, namun dia mengaku memahami apa yang sedang dihadapi pengusaha.

“Kalau masalah listrik, Telkom dan segala macam, itu kita tunggu keputusan,” urainya.

Dengan adanya keputusan ini, masih kata Max, dirinya bersyukur atas kebijakan pemerintah begitu tanggap melihat situasi yang ada. “Kita juga berharap agar anggaran proyek yang bisa dialihkan ke persiapan mengantisipasi meluasnya Covid-19 dapat dibijaksanai dengan persiapan penjagaan, dan pemeriksaan di setiap pintu masuk ke kabupaten dan kota serta penyemprotan secara menyeluruh khususnya di tempat yang potensi virus corona dapat bertahan, serta aksi besih bersih rumah.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andi Djemma, Rafiqa Asaff SE M.Si memberikan pandangan. Dikatakannya, dalam situasi yang tidak menentu seperti memang seharusnya pemerintah cepat tanggap dan mengantisipasi kebutuhan pelaku usaha.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik dan meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pelaku usaha tetap berpoduksi, dan konsumsi tetap ada mengingat bahwa sektor konsumsi merupakan sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu kurang lebih 52,60%.

Insentif yang Terkena PHK

Pemerintah juga akan memberikan insentif senilai Rp3 juta kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal di tengah penyebaran Covid-19. Syaratnya, karyawan tersebut terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

“Pemerintah menyiapkan skema bagi mereka yang ter-PHK yaitu melalui pembiayaan dari BP Jamsostek,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media, Selasa (24/3).

Ia menjelaskan bantuan tersebut akan diberikan selama 3 bulan. Itu berarti, setiap bulannya korban PHK akan mengantongi insentif sebesar Rp1 juta per orang. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada korban mereka secara cuma-cuma.

Pemerintah menganggarkan biaya pelatihan tersebut senilai Rp2 juta tiap orang selama 3 bulan. Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan pemberian insentif kepada korban PHK dalam bentuk pelatihan dan uang santunan.

“Sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan dan santunan paling tidak selama 3 bulan,” ujarnya melalui video conference.
Selain itu, pemerintah juga mengerek insentif bagi penerima kartu prakerja menjadi Rp1 juta per bulan dari sebelumnya hanya Rp650 ribu per bulan. Keputusan ini diberlakukan selama empat bulan guna memitigasi dampak penyebaran virus corona terhadap pekerja yang terkena PHK dari sektor informal.

“Peserta kartu prakerja diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan,” ungkap Jokowi.
Penerima kartu prakerja akan diberikan insentif sebesar Rp1 juta selama empat bulan. Artinya, alokasi dana yang disiapkan untuk masing-masing peserta sebesar Rp4 juta.

Namun, pemerintah akan mengembalikan skema program kartu prakerja seperti semula apabila kondisi sudah kembali normal. Artinya, penerima program itu hanya akan mendapatkan honor insentif sebesar Rp650 ribu per bulan dan biaya pelatihan Rp5 juta.(idr)



Click to comment

Most Popular

To Top
.