Utama

UN Dihapus, Diganti Ujian Mandiri Tiap Sekolah

* Mendikbud Berikan Dua Opsi Kelulusan

PALOPO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020. Keputusan ini untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 yang ada di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respon Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha.

“Peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference,” kata Fadjroel.

UN 2020 ditiadakan di tingkat SD, SMP, SMA, serta MI, Mts, dan MA. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

“Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI),” kata Fadjroel.

Keputusan peniadaan UN tingkat SD, SMP, dan SMA ini sebelumnya sudah dibahas antara Mendikbud Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR yang membidangi isu pendidikan.

Opsi Pengganti UN

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, sekolah bisa mengambil beberapa opsi sebagai sistem penilaian pengganti Ujian Nasional. Apalagi, kata Nadiem, UN kini sudah tak lagi menjadi syarat kelulusan.
Opsi pertama, penilaian kelulusan didasarkan pada ujian sekolah yang digelar masing-masing sekolah namun secara online.

“Pertama, ujian sekolah itu masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah, ujian kelulusan sekolah. Tapi tidak diperkenankan tatap muka,” kata Nadiem dalam konferensi pers melalui teleconference usai ratas bersama Jokowi.

“Ujian sekolah bisa lewat online,” lanjut Nadiem.
Opsi kedua, indikator kelulusan dihitung dari akumulasi nilai murid pada 5 semester terakhir. Selain nilai dalam 5 semester terakhir, sekolah juga bisa mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik dalam penilaian.

Nadiem menjelaskan, Kemendikbud tidak memaksa sekolah untuk mengukur kelulusan dengan menggelar ujian sekolah.  “Jadi opsi bisa ditentukan masing-masing sekolah,” kata Nadiem.

Nadiem juga mengingatkan kini 70 persen penerimaan seleksi peserta didik sudah menggunakan sistem zonasi dan sisanya jalur prestasi. Sehingga pembatalan UN juga tidak berdampak pada penerimaan siswa baru untuk SMP atau SMA.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Kota Palopo, Asnita Darwis S.STP mengungkapkan, sebelum penyebaran Covid-19 ini terjadi. Dari Dinas Pendidikan Kota Palopo bersama tim telah melakukan bimbingan kepada semua sekolah SD dan SMP mengenai bentuk Ujian Sekolah (pengganti USBN) baik dalam bentuk portofolio maupun penugasan.

Sehingga apabila UN tidak boleh dilakukan secara tertulis dan berkumpul insya Allah guru dan sekolah sudah siap karena sudah pernah melaksanakannya pada saat pelaksanaan Ujian Sekolah (sebelum adanya virus covid 19).

“Kami dari Dinas Pendidikan akan menyusun strategi dan mekanisme selanjutnya untuk meneruskan surat edaran Mendikbud, tentunya hal ini akan kami laporkan dulu ke Bapak Wali Kota untuk meminta petunjuk dan arahan dari beliau,” sebutnya.(idr)



Click to comment

Most Popular

To Top
.