Opini

UTOPIA NEGARA SEBAGAI POROS WADAH TAK BERSUDUT

IYAS MANGGALA AYUBI

OLEH : IYAS MANGGALA AYUBI

(Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Dan Mahasiswa Program Administrasi Publik STISIP Veteran Palopo)

TULISAN ini berusaha menjelaskan perputaran kehidupan jagat raya dan tujuan kehidupan manusia sesuai dengan firman Allah QS 36 : 22-83  hubungannya dengan Hukum dan Pemerintahan. Secara garis besar  firman Allah ini menjelaskan adanya keteraturan dalam penciptaan alam semesta beserta isinya, kekuasaan Sang Pencipta  dan kebebasan manusia dalam memilih cara untuk mencapai tujuan kehidupannya. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam mengkaji Firman Allah yang syarat dengan makna ini, penulis yakin tidak akan mampu menggali sampai mencapai makna yang paling hakiki namun dengan segala keterbatasan penulis berupaya menghubungkan ayat tersebut dengan hukum dan pemerintahan sehingga setidaknya dapat bermanfaat bagi para pembaca tentang tujuan hidup bermasyarakat dan berpemerintahan.

QS 36 : 22-83 menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Semua itu tidak lepas dari keteraturan dan keindahan dalam penciptaannya. Bagaimana alam semesta ini berputar menurut porosnya masing-masing sehingga diantara perputaran itu mereka tidak saling bertemu. Lalu diciptakannya pula antara siang dan malam sehingga manusia dapat merenung dan berpikir terhadap fenomena alam ini. Jika  manusia mau berpikir tentang proses penciptaan ini, maka ia akan mengerti KeMahakuasaannya yaitu hak otoritas Allah untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam ilmu kontemporer yang dikenal dengan ilmu pengetahuan khususnya Social Science tidak lepas dari konsep metafisika dan teologis sebagai dasar penemuan dan pengembangannya. Ilmu yang tidak berlandaskan pada metafisika dan teologi pada hakekatnya belum mencapai subtansi pembahasannya dan masih jauh dari kesempurnaan dimana hal itu tujuan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah akan semakin membias.

Sebagai mahluk sosial, manusia hidup bersama dalam suatu komunitas karena adanya tujuan yang hendak diraih secara bersama. Semakin besar komunitas yang terbentuk maka akan membutuhkan aturan (hukum) dan pemimpin (politik). Hal ini merupakan dasar terbentuknya suatu wadah besar yang namanya negara yang berfungsi untuk menciptakan kedamaian dan penyelesaian masalah baik konflik secara vertikal maupun horisontal. Permasalahan dan kebutuhan masyarakat  senantiasa berkembang dan berubah sehingga bentuk negara dan pemerintahan juga berubah-ubah sesuai kebutuhan manusia yang ada didalamnya. Perubahan bentuk negara dan pemerintahan tersebut  tercermin dalam konstitusi Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini konstitusi merupakan suatu produk hukum bagaimana unsur-unsur dan mekanisme menjalankan suatu negara dalam mengimplementasikan cita-cita masyarakat yang direpresentasikan. Cita-cita merupakan suatu yang paling urgent dan inheren pada sebuah konstitusi. Sesuatu yang inheeren (dari dalam hati) akan menimbulkan pemikiran mengenai rasa sebagai suatu bangsa dan nasionalisme sehingga kepentingan bersama dan ekspektasi individu haruslah terpenuhi dalam sebuah konstitusi.

Jika mencermati negara dan pemerintahan secara kajian modern, ini merupakan suatu hal yang berputar dalam irama sejarah kehidupan manusia. Awal terbentuknya suatu negara selalu diiringi dengan cita-cita tinggi dan diakhiri dengan ketidakberdayaan negara dalam merangkul setiap ekspektasi individu dan kelompok. Di sisi lain tujuan pembentukan negara dan pemerintahan adalah bagaimana menciptakan keadilan. Namun konsep keadilan dan hukum itu sendiri pun belum dapat diartikan secara universal sehingga setiap orang mempunyai kepentingan atas hukum. Keadilan menjadi suatu yang paling abstrak dalam tujuan hukum. Hal ini diakibatkan setiap manusia mempunyai pemikiran, dan nafsu yang berbeda-beda dimana dalam Hans Kelsen mencoba menjelaskan apa yang dimaksud oleh keadilan merupakan rasa senang seseorang. Permasalahan inilah yang sangat sulit mendapatkan titik temu antara negara sebagai alat untuk menegakan keadilan dengan konsep keadilan yang bersifat abstrak dan cenderung metafisika. Sehingga negara dan pemerintah membutuhkan konsep teologi dalam melaksanaka tugas dan fungsinya. Namun untuk menggunakan konsep ini juga sangat sulit untuk direalisasikan. Menurut penulis hal ini merupakan dinamika kehidupan yang senatiasa terus berputar.

Pada tingkatan awal negara merujuk pada sistem dimana masyarakat memilih konsep monarki dengan harapan bahwa penguasa dapat melindungi kehidupan rakyatnya. Namun pada akhirnya penguasa monarki baik raja maupun ratu menjadi lawan dari rakyatnya sendiri karena kekuasaan yang dimilikinya begitu luas sehingga menyebabkan kesemena-menaan penguasa terhadap rakyatnya. Kemudian pada masa kontemporer kekuasaan monarki dibeberapa negara mulai memudar walaupun beberapa diantaranya masih eksis yaitu dengan mereduksi kekuasaan raja. Pada masa Republik (kekuasaan oleh sebagian golongan) terutama setelah runtuhnya kerajaan Roma dan berubah menjadi Republik Roma. Namun masih tetap adanya kesenjangan yang terjadi antara para penguasa dengan rakyatnya disebabkan oleh sikap totaliter, semua itumempercepat  runtuhnya kekuasaan Republik Roma dengan cita-cita yang tidak pernah terwujud.

Berseberangan dengan bentuk Republik, ada juga suatu konsep yang pernah berlaku di Yunani pada saat itu yang dinamakan demokrasi. Dimana konsep demokrasi menurut Aristoteles membutuhkan masyarakat yang cerdas demi mempertahankan eksistensi sebuah Negara. Namun konsep demokrasi yang membutuhkan orang pintar itu ditentang oleh sebagian masyarakat lainnya demi kepentingan nafsu politik dan ekonomi. Hal ini  diperparah lagi karena tidak ada kekuasaan yang dominan untuk mengatur conflict of intrest yang terjadi pada saat itu. Masyarakat yang pintar tanpa dibarengi dengan moralitas yang baik dapat menyebabkan kehancuran sistem demokrasi itu sendiri.

Jika membahas bagaimana bentuk negara, perlu juga kita melihat bagaimana sejarah perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang memantik suatu pemikiran mengenai konsep ideologi kapitalis-liberalis dengan ideologi sosialisme dimana kedua ideology tersebut tidak dapat menyatu. Pada masa kontemporer telah terlihat bagaimana negara yang berideologi pada hanya satu sisi dari kedua sisi ini diambang kerusakan. Beruntungnya Indonesia telah dianugrahi oleh suatu konsep pemikiran Pancasila sebagai suatu pandangan hidup campuran setidaknya dapat terus eksis sampai sekarang ini. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan penggabungan antara ideologi besar baik kapitalis-liberalis dan sosialisme, ditambahkan dengan prinsip Islam dan adat didalamnya merupakan suatu terobosan pemikiran yang sangat brilian. Namun menjadi persoalan Pancasila hari ini adalah ketika beberapa orang yang bersikap fanatisme hanya terhadap salah satu mazhab tersebut berusaha memisahkan atau bahkan berujung pada usaha agar sifat salah satunya dominan dalam Pancasila tentu merupakan suatu cara tercepat untuk merusak negara dari dalam.

Dalam sejarah bentuk kekuasaan telah mengalami beberapa perubahan. Penulis melihat perubahan-perubahan itu antara lain bentuk kekuasaan tunggal (monarki), kekuasaan sebagian orang (republik), kekuasaan rakyat (demokrasi). Untuk konteks Indonesia kita lebih memilih bentuk kekuasaan Republik Demokrasi dimana kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang yang bersifat tunggal namun kedaulatan tetap ditangan rakyat yang direpresentasikan kedalam parlemen dan pemilihan langsung. Permasalahan yang sering terjadi dalam bentuk kekuasaan Republik Demokrasi Indonesia adalah belum tuntasnya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Saling tarik menarik kekuasaan ditandai dengan pemberian otonomi dan otonomi asimetris (pemberian kewenangan otonomi yang berbeda). Pada saat masa orde lama dan orde baru kekuasaan condong bersifat sentralistik. Pada masa reformasi bersifat desentralisasi yang luas dan pada masa sekarang ini masih dirasakan desentralisasi namun mengarah kembali ke sifat sentralisisnya.

Dengan  perkembangan globalisasi maka pemberian otonomi yang simetris secara perlahan akan digugat oleh masyarakat daerah berhubung kesadaran etnis daerah akan hak-haknya. Dalam hal ini negara harus menyesuaikan diri terhadap konsep otonomi dan devolusi politik kepada daerahnya. Konsep otonomi daerah telah diperkenalkan, namun konsep ini juga mengalami kegagalan dimana demokrasi otonomi tidak dibarengi dengan kualitas pemilih didaerah masih jauh dari syarat yang diperlukan. Dengan gagalnya pelaksanaan otonomi daerah, secara perlahan kita melihat kewenangan daerah ditarik dan mengarah pada sistem simetris. Dibeberapa daerah, asimetris desentralisasi telah diperkenalkan konsep yang penulis rasakan “setengah hati” antara devolusi politik negara yaitu dengan memberikan kewenangan lebih kepada daerah layaknya negara federal ataukah tetap dalam konteks simetris dengan corak yang sentralistik, dengan acaman bahwa daerah lain secara perlahan akan mencari identitas dan hak asasinya berdasarkan fakta sejarah yang perlahan terbuka seiring dengan terbukanya informasi dan demokrasi.

Dalam banyak diskusi politik dan sosiologi maka dinamika perubahan akan terasa lebih cepat dimasa depan maka tatangan bentuk negara dan pemerintahan akan juga terus menerus diuji. Dalam beberapa prediksi negara dengan bentuk yang sentralistik perlahan akan mengalami kekacauan berujung pada perpecahan namun disisi lain negara dengan bentuk federal dengan kewenangan lebih besar akan mendapati dirinya juga dalam ancaman ketidak harmonisan antar negara federal berujung pada kerusakan negara itu sendiri. Dalam melihat kaitan ini maka cita-cita yang diwujudkan dalam konstitusi juga terus menerus berubah seiring dengan globalisasi. Melihat negara tetangga Filipina bentuk negara yang semula Federal menjadi negara kesatuan hendak dilakukan amandemen menuju arah federal kembali dimaksudkan agar daerah-daerah konflik dapat terintegrasi dan daerah yang tidak berkonflik tidak meminta hal serupa. Pembahasan yang dihadirkan dalam politik hukum perubahan hubungan pusat dan daerah adalah kesetaraan dan keadilan suatu kemajuan yang signifikan. Walaupun demikian perlu melihat bagaimana konsekuensi atas penerapan negara federal tersebut akan sangat ditentukan oleh kepentingan negara bagian dan pusat. Pada akhirnya ketika konsep negara federal gagal akan kembali pada suatu bentuk kekuasaan yang sentris baik dalam bentuk negara kesatuan atau dalam bentuk yang paling ekstrim adalah bentuk paling awal kerajaan monarki pada masa itu kemudian orang-orang berlindung kepada golongan yang lebih kuat dari kekacauan karena konflik.

Apa yang hendak penulis jelaskan adalah tidak ada suatu bentuk yang benar-benar akan absolut diterima dalam setiap zaman. Perubahan pasti akan terjadi maka tidak ada suatu bentuk hukum yang akan benar-benar dapat diterima dalam jangka waktu yang lama termasuk konstitusi yang memuat cita-citatersebut. Dalam Pancasila telah dicantumkan mengenai ketuhanan yang Maha Esa, maka kepercayaan penulis akan Tuhan membuat penulis percaya bahwa setiap yang dimulai pasti akan memiliki akhir. Dalam realitanya dalam menjalankan negara maka akhir dari negara selalu menghantui, penulis berharap pembaca berpikir dan berimajinasi dari sisi bagaimana kondisi akan akhir dari negara, yang dimana berakhirnya negara tidak pernah tertulis dalam sejarah dalam keadaan baik-baik saja, sehingga perubahan sumbu berpikir ini memantik kita agar berusaha menjalankan negara sebaik mungkin. Maka setidaknya kita berusaha menjalankan tugas negara dengan sebaik mungkin. Perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan bagaikan tatanan tata surya selalu berputar, dari bentuk kekuasaan tunggal menuju kekuasaan bersama, dan kembali pada bentuk kekuasaan tunggal, yang perlu dipahami adalah pada poros apa ia berputar, dimana titik serta kenapa dan apa tujuan dari perputaran itu. Semua itu berhujung pada keteraturan dimana keteraturan negara sangat dipengaruhi oleh moral masyarakatya. Ada suatu pepatah yang mengatakan “berdirinya suatu negara karena akhlaknya dan runtuhnya suatu negara karena akhlaknya pula”.(**)

 



Click to comment

Most Popular

To Top
.