Opini

Tunda Pilkada Lutra

Oleh: Samsul Alam

Di dalam Pasal 120 ayat (1) UU Pilkada (UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) disebutkan “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Untuk pemilihan lanjutan ini, akan dilaksanakan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti. Pasal 121 (1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan. (2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Melihat kondisi penanggulangan Bencana banjir bandang Lutra sampai dengan saat ini, menurut saya sangat tidak tepat untuk melaksanakan Pilkada. Buruknya Penanganan bencana dan kesimpangsiuran informasi dan koordinasi di lapangan, sehingga akan membuat penangannya akan lama sedangkan tahapan Pilkada sudah berlangsung seperti yang tertuang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020.

Merujuk pada PKPU Nomor 5 tahun 2020 tersebut diatas sekarang tahapan yang sedang berlangsung adalah pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) yang akan berlangsung dari tanggal 15 juli- 13 Agustus 2020, Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS 7 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020. Untuk pilkada lutra sudah pasti tahapan ini tidak bisa lagi dilaksanakan pada sebagian besar kecamatan yang terdampak banjir bandang seperti Kecamatan Masamba, Baebunta, Sabbang, dan Malangke.

Rumah penduduk yang tertimbun material tanah bercampur pasir dan penghuninya yang telah mengungsi tidak lagi memungkinkan melaksanakan coklit baik yang berupa administrasi (Kartu Keluarga, KTP, paspor, dan dokumen lainnya) karena ikut tertimbun maupun secara faktual (mendata pemilih).

Akibatnya selanjutnya adalah daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat dihasilkan, jika DPT tidak dapat dihasilkan berarti Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga tidak bisa dibentuk karena DPT integral dengan pemetaan TPS. Ini artinya salah satu substansi dan tujuan pilkada tidak dapat terpenuhi yaitu memfasilitasi saluran pilihan masyarakat untuk memilih pemimpinnya yang secara formal selalu diukur melalui tingkat partisipasi.

Tujuan dilaksanakannya pilkada serentak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan iklim demokrasi. Dimana didalamnya partisipasi warga negara menjadi faktor yang menentukan calon pemimpin bangsa ke depan. Pandangan ini berangkat dari asumsi untuk mendorong proses demokratisasi secara luas, terbuka dan adil. Setiap warga negara dengan bebas tanpa tekanan mempergunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang ia inginkan.

Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara perlu segera mengusulkan ke KPU RI permintaan penundaan pilkada luwu utara dengan menggelar rapat pleno penundaan pilkada sebagai dasar ajuan.

Sebelumnya KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 . Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. (*)

*) Penulis Adalah Direktur Studi Ekonomi dan Demokrasi



Click to comment

Most Popular

To Top
.