Metro

Dua Pimpinan DPRD Dilapor ke BK

*Karena Setujui Pinjaman Daerah

TOMPOTIKKA — Dua pimpinan DPRD Palopo diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palopo. Mereka dinilai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD soal mekanisme pinjaman daerah.

Adapun persoalan ini diadukan Fraksi Demokrat DPRD Palopo. Bahkan, perihal ini tertuang dalam pandangan Fraksi Demokrat pada sidang paripurna terkait penetapan rancangan KUA dan PPAS yang dilaksanakan, Selasa, 22 September 2020

Ketua Fraksi Demokrat, Cendrana Saputra mengatakan, pengaduan ini dilayangkan Januari 2020. Dalam surat ini mengadukan dua pimpinan DPRD Palopo karena salah mengambil langkah dalam menyetujui pinjaman daerah.

“Aduan ini kita telah sampaikan ke pimpinan DPRD untuk selanjutnya diproses BK,” kata Cendrana, di ruang kerjanya, Rabu 23 September 2020.
Menurut Cendrana, soal pinjaman daerah sebesar Rp99 Miliar tersebut tertuang dalam APBD Perubahan 2020 yang telah ditetapkan dalam membangun menara payung. Artinya, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo segera merealisasikan pinjaman tersebut kepada PT SMI.

“Anggaran pinjaman ini telah disepakati dalam anggaran perubahan. Secara otomatis pinjaman ini akan dilakukan meski ada prosedur yang dilanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Palopo, Ely Niang, siang kemarin, belum dapat memberikan tanggapannya soal perihal itu saat dikonfirmasi melalui whatsappnya. Demikian pula salah satu anggota BK, Aris Munandar juga memilih bungkam.(rul/rhm)



Click to comment

Most Popular

To Top
.