PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Berita tak sedap bagi tenaga honorer yang bertugas sebagai operator komputer dan cleaning service. Karena, mereka tidak akan diangkat sebagai tenaga aparatur sipil negara atau calon pegawai negeri sipil atas tenaga PPPK.
Selain keduanya, juga masih ada 10 tenaga honorer yang akan bernasib sama dengan keduanya, yakni, seperti sopir, petugas keamanan atau security, pramutamu, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, dan penjaga pintu air.
Pemerintah memutuskan pekerjaan itu dilakukan oleh pegawai outsourcing atau alih daya kepada mereka.
Menpan RB Thahjo Kumolo menegaskan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022) lalu.
Honorer yang akan diangkat jadi PNS diprioritaskan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis.
Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi.
“Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya,” kata Averrouce, dilansir dari Kompas.com, Kamis, 27 Januari 2022.
Mengacu pada PP 48/2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut.
Sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan tenaga kerja melalui sistem outsourcing alias alih daya
Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, maka kebutuhan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan biaya umum bukan gaji.
Tenaga outsourcing sebagai alih daya tersebut dipekerjakan di instansi pemerintahan untuk melakukan tugas penunjang.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan untuk memenuhi kebutuhan terkait pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti) disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan biaya umum dan bukan biaya gaji.
Pemerintah Siapkan Pesangon
Lalu, setelah diberhentikan, apakah honorer ini akan mendapatkan pesangon?
Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asih bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintah paerah (Pemda).
Pasalnya, data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kementerian PANRB. “Saya kira begini, ya diatur saja dengan Pemda.
Kita kalau, saya juga bingung, itu masuk ke misalnya di Ketenagakerjaan ada UMR, ada pengaturan tentang pesangon, karena itu tidak inline dengan kita,” kata Averrouce. (net/pp)
