Bupati Tana Toraja Didesak Keluarkan SK TKD 2022

  • Bagikan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) kelanjutan terkait Hasil Risalah Komisi I di Ruang Kerja Ketua DPRD Tana Toraja, Kecamatan Makale, Selasa (8/2/2022). –risna–

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TANA TORAJA – Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung didesak agar secepatnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penertiban Tenaga Kontrak Daerah (TKD) tahun 2022.

Hal itu ditegaskan pimpinan dan anggota DPRD Tana Toraja saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekda Samuel Tande Bura dan beberapa Kepala OPD terkait di Ruang Kerja Ketua DPRD Tana Toraja, Kecamatan Makale, Selasa (9/2/2022).

Semuel Tande Bura menjelaskan terkait TKD dirumahkan sesuai perintah pada surat edaran agar tidak diperbolehkan masuk kerja jika SK Bupati Tana Toraja belum keluar.

“Kecuali TKD di empat dinas itu, dinas lainnya dilarang masuk kerja dan itu berlaku mulai Januari, dan Bapak Bupati juga meminta kepada dinas-dinas agar mengajukan nama-nama TKD,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi menanggapi permasalahan dan curhatan nasib para TKD, mendesak agar Bupati Theofilus Allorerung segera menerbitkan SK TKD tahun 2022 yang dianggap memenuhi syarat dasar menjalankan tugas.

Welem juga beberkan bahwa, rencana Pemkab Tana Toraja dalam mengurangi jumlah TKD dari 1.500 sekian menjadi 1.100 orang itu agar dapat diseleksi dengan baik, dan diberi SK bagi yang berhak sesuai lama bertugas dan lainnya.

Welem menanyakan pula kepada pemerintah daerah terutama dinas terkait jika pada surat edaran tidak diperbolehkan masuk kerja bagi TKD tidak memiliki batas waktu sehingga menjadi kegelisahan bagi honorer.

“Kita harap tindak lanjut percepatan dilakukan pemerintah daerah, sehingga ada dasar melaksanakan tugas mereka,” harap Welem.

Lanjutnya berharap agar secepatnya SK TKD diterbitkan baik bagi empat dinas dikecualikan maupun yang akan diajukan sesuai kebutuhan dasar.

“Bagi kami sebagai wakil rakyat, apapun mekanismenya berikan SK bagi mereka yang berhak mendapatkannya,” pungkas Welem.

Sebagai lembaga legislatif dan politik, kata Welem sebagai pimpinan tidak ingin mencampurkan politik karena kepentingan, tapi demi rakyat sebagai pelayan rakyat, begitupun bagi lembaga eksekutif.

Turut hadir pada RDP tersebut Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Kepala Inspektorat, Asisten I, Kabag Pemerintahan Setda Tana Toraja. (Risna)

  • Bagikan