PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi V DPR RI menyoroti masalah pembebasan lahan tol Makassar New Port (MNP) tahap I dan II yang hingga saat ini baru mencapai 72 persen sehingga target pengerjaan menjadi mulur.
Seperti diketahui, masih ada 142 lahan yang belum dapat hak ganti dari total 2,74 hektare lahan.
Hal itu terungkap saat kunjungan spesifik Komisi V DPR ke Makassar New Port, Kamis, (31/3/2022) yang dipimpin Andi Iwan Darmawan Aras.
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, salah satu kendala pembebasan lahan biasanya karena tidak terjalinnya komunikasi langsung dengan pemilik lahan.
“Biasanya kita tidak berhubungan langsung dengan pemilik lahan, tetapi dengan pihak lain yang terkadang membuat runyam masalah,” katanya.
Fauzi berharap, proyek MNP ini tidak tertunda lebih lama lagi seperti halnya kereta api Makassar-Parepare hanya karena persoalan lahan.
Selain lahan, Anggota DPR RI Dapil Sulsel III ini juga meminta tenaga kerja dan bahan baku lokal diprioritaskan. Sehingga memiliki dampak ekonomi ke masyarakat.
“Kalau pun ada tenaga kerja di luar Sulsel, sistemnya harus transfer knowledge kepada tenaga kerja lokal. Agar semakin banyak memberdayakan pekerja kita dan juga meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal,” kata Presidium Kahmi Sulsel ini.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Triono Juno Asmono mengakui adanya keterlambatan proyek karena pembebasan lahan.
“Semula Desember 2021 ditarget tuntas menjadi Februari 2022. Sekarang mulur lagi jadi April 2022. Mudah mudahan bisa selesai pada Maret 2022 untuk lahan dan pengerjaan selesai Juni 2023” katanya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengosongkan lahan meskipun telah menerima biaya ganti untung. Meski demikian, pengerjaan proyek tersebut akan dimulai meski pembebasan lahan belum rampung sepenuhnya.
“Jadi kita kerjakan yang sudah selesai tanpa menunggu pembebasan lahan 100 persen. Sehingga bisa menghemat waktu dan sesuai target,” jelasnya.
KemenPUPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan proyek tol MNP tepat waktu sesuai target. “Karena memang ini sudah menjadi perhatian nasional dan kantor staf presiden juga selalu memantau tiap saat,” jelasnya.
Selain menyorot tol MNP, Anggota Komisi V DPR Muhammad Fauzi juga menyampaikan sejumlah aspirasi ke para kepala balai yang hadir dalam pertemuan tersebut. Salah satunya jalan trans Sulawesi antara Parepare-Sidrap yang sudah perlu pelebaran.
“Begitu juga dengan sejumlah jembatan, seperti di Parepare dan jembatan miring di Palopo dan jembatan dalam Kota Masamba sudah harus dicarikan solusi untuk penguatan,” jelasnya.
Fauzi juga menitipkan masalah drainase di Masamba yang belum juga tersentuh. Hal ini mengakibatkan banjir yang mudah datang. “Jalan sudah bagus, tapi drainase belum tersentuh yang rusak akibat banjir bandang sebelunnya,” tutup Fauzi. (junaidi rasyid)
