* Unras di Palopo Berakhir Rusuh, DPRD Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pusat
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO — Mahasiswa seluruh Tana Luwu dan Toraja ikut ambil bagian dalam aksi massal unjuk rasa (unras) menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024.
Di Kota Palopo, unjuk rasa yang awalnya damai, kondusif, berakhir rusuh di depan gedung DPRD Palopo hingga menyebar ke sekitar Balai Kota, Senin 11 April 2022, kemarin.
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tergabung dalam aliansi membawa tujuh tuntutan. Mereka juga mendesak DPRD Palopo menyatakan sikap sebagaimana isi tuntutan mereka.
Mereka mendatangi pusat aksi dengan long march dari kampus mereka masing-masing. Ribuan mahasiswa dari arah kampus bagian Utara melakukan titik kumpul dipersimpangan jalan Ahmad Yani, tepatnya traffic light lapangan Gaspa sambil berorasi dan melakukan pembakaran ban. Lalu, ribuan mahasiswa dari kampus bagian Selatan berkumpul di perempatan Kalla Toyota Palopo. Mahasiswa tersebut datang dari kampus UM Palopo, Unanda, UNCP, Akper Sawerigading Palopo, dan masih banyak lagi.
Adapun kericuhan ini pecah ketika para pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung DPRD yang dikawal petugas kepolisian. Mereka menerobos pagar kawat baja berduri hingga akhirnya merobohkan pagar besi gedung DPRD. Mereka akhirnya melakukan pelemparan dan menyebabkan beberapa kaca jendela ruang kerja di gedung DPRD pecah.
Polisi pun langsung spontan dan menembaki mereka dengan gas air mata. Aksi saling serang ini berjalan begitu lama. Polisi ikut mengamankan empat mahasiswa setelah berhasil memukul mundur para massa, termasuk diantaranya polisi menemukan anak busur.
Sementara, kerusakan yang ada yakni, kaca jendela tiga ruang komisi, ruang perundang-undangan, ruang media senter, ruang kasubag kepegawaian, pintu kaca ruang paripurna dan ruang ketua DPRD yang letaknya bagian depan gedung DPRD. Selain itu, pintu gerbang besi juga ikut dirusak dan dicabut massa.
Diterima Pimpinan DPRD
Berselang beberapa jam kemudian, para massa ini kembali mendekati gedung DPRD dan bertegas untuk bertemu pimpinan DPRD.
Pimpinan dan beberapa anggota DPRD yang hadir sepakat menemui mereka di Lapangan pancasila yang dikawal langsung Kapolres Palopo dan Dandim 1403 Palopo.
Mahasiswa diterima Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih, didampingi Wakil Ketua I, Abd Salam SH, serta Wakil Ketua II, Irvan Majid ST.
Wakil Ketua I DPRD, Abd Salam, mengajak para pendemo berdialog.
Dalam orasi terbukanya, Ketua LMND Palopo, Reski Hakim, mengungkapkan pada aksi demo ini pihaknya menyuarakan penolakan tentang penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden menjadi tiga periode, serta penyelesaian kelangkaan minyak goreng.
Saat menemui mahasiswa, Ketua DPRD menyatakan pihaknya siap meneruskan aspirasi aliansi BEM se Kota Palopo itu ke pusat. “Kita akan bersurat ke DPR-RI dengan tembusan Presiden RI,” ujar Nurhaenih memastikan.
Disaksikan sejumlah anggota DPRD seperti Cendrana Saputra Martani Ibrahim (Partai Demokrat), Nureny SE (Partai Gerindra), H Harisal A Latief (Partai Golkar), dan Herawati Masdin (PAN), Ketua DPRD, Nurhaenih berjanji DPRD segera membahas kelangkaan minyak goreng dengan instansi terkait di Pemkot Palopo. “Mengenai kelangkaan minyak goreng, Insya Allah masalah itu kembali akan kami bahas dengan OPD Pemkot Palopo,” pungkas Nurhaenih.
Di tengah dialog yang mereka lakukan, aliansi ini meminta agar DPRD menyetujui tuntutan mereka sebagaimana yang dituliskan. Bahkan meminta kepada Kapolres untuk segera melepas rekan mereka yang telah diamankan pihak kepolisian.
Adapun DPRD Palopo menyatakan sepakat atas tuntutan mereka dan akan ditembuskan ke DPR RI. Hal itu disampaikan ketua DPRD, Nurhaenih. “Prinsipnya kami sepakat terhadap tuntutan adik-adik mahasiswa. Dan atas nama lembaga DPRD Palopo menyatakan menolak berbagai tuntutan tersebut yang terdiri tujuh point,” katanya.
Selain itu, Wakil Ketua I DPRD Palopo, Abdul Salam SH menambahkan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu merupakan wacana belaka. Termasuk, kata Salam, Presiden RI Joko Widodo tidak pernah sama sekali menyatakan memperpanjang masa jabatannya. Lagi pula, terkait Pemilu ini tahapannya sudah berjalan.
“Dengan telah ditetapkannya tahapan Pemilu ini, artinya tidak ada penundaan Pemilu. Pemilu akan tetap digelar 2024 mendatang,” terang Salam, didampingi rekan legislator lainnya, Wakil Ketua II, Irvan Majid ST, serta anggota lainnya, Harisal A Latif, Nureny, Herawati Masdin, dan Cendrana Saputra.
Sementara, Jendral lapangan, Mustapa, mengatakan bahwa sebagaimana tuntutan mereka mendesak DPRD untuk tidak sepakat terutama soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk beberapa tuntutan lainnya seperti soal kenaikan harga BBM dan bahan pokok, kelangkaan minyak goreng, evaluasi kebinet Indonesia maju, tolak pembangunan infrastruktur IKN, tuntaskan pelanggaran HAM, dan mendesak pemerintah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.
Terkait kerusakan yang ditimbulkan dalam aksi ini, sekretaris DPRD, Abdul Waris mengatakan nilainya ditaksir kurang lebih ratusan juta rupiah “Taksiran kita sekitar Rp300 juta. Tapi kita belum hitung secara detail. Apalagi kerusakan ini tidak hanya kaca jendela, melainkan juga atap gedung. (rul/idr)
