Nureny: 13 Ribu Warga Belum Tercover BPJS Kesehatan

  • Bagikan
Suasana pembahasan LKPj Wali Kota Palopo oleh Banggar dan TAPD di gedung DPRD Palopo, Senin,18 April 2022.--ft: arsul/palopopos--

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA-- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palopo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palopo tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Palopo, Senin, 18 April 2022.

Beberapa hal yang dikritisi tim Banggar. Mulai dari menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lambatnya penyelesaian program fisik 100 persen, hingga program kesehatan gratis dari BPJS yang masih menyisakan kuota puluhan ribu.

Salah satu anggota Banggar DPRD Palopo, Nureny turut menyampaikan perihal terkait keberadaan warga yang belum tercover dalam BPJS. Menurut politisi Gerindra ini, hasil rapat yang digelar bersama pihak BPJS Kesehatan beberapa hari lalu, mendapatkan informasi jika masih sekitar 13 ribu warga Palopo belum tercover BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut seiring jumlah kuota yang saat ini masih tersedia.

Olehnya itu, ia meminta agar pihak pemerintah melalui peran Kelurahan, RT/RW mendorong warga agar memanfaatkan ketersediaan kuota BPJS ini. "Ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Padahal kuota untuk BPJS masih tersedia sekitar 13 ribu,'' katanya.

Maka dari itu, perlu pihak pemerintah menindaklanjuti hal ini. Warga yang belum tercover dalam BPJS ini sebaiknya disampaikan dan perlu dilakukan pendataan soal warga yang layak mendapatkan program kesehatan gratis ini.

Nureny juga meminta kepastian pembenahan Pustu yang di wilayah Tandung, Kelurahan Peta senilai Rp100 juta yang telah diperjuangkan untuk tahun anggaran 2021.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, Firmanza yang juga hadir cukup heran jika masih ada masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, khususnya tanggungan pemerintah. Adapun soal Pustu, lanjut dia, bahwa program tersebut telah direalisasikan dan sudah dimanfaatkan masyarakat.

“Di setiap forum resmi, kita selalu sampaikan ke masyarakat agar mendaftar ke Dinas Sosial maupun Dinkes. Pak Wali Kota sudah menyiapkan program ini, semua masyarakat dicover yang penting mau dirawat di kelas 3,” terang Firmanza. (rul/ikh)

  • Bagikan

Exit mobile version