PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pemilihan presiden memang baru akan dilaksanakan 2024 mendatang. Namun, saat ini kini sudah makin menghangat.
Beberapa sudah menyatakan ingin maju untuk memimpin negara ini selama lima tahun ke depan. Begitu juga dengan menteri Presiden Joko Widodo.
Melihaat hal itu, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengatakan, para menteri Presiden Jokowi yang ingin maju sebagai capres pada Pilpres 2024 harus segera mundur.
Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan dan terhindar dari niatan buruk menggunakan fasilitas negara untuk keperluan kampanye.
“Masyarakat akan kesulitan membedakan, apakah mereka sedang melakukan tugas kenegaraan atau kampanye?,” ujar Satyo, Jumat, 22 April 2022 seperti dilansir dari Genpi.Co.
Untuk menghilangkan stigma tersebut, kata Satyo, para pembantu Jokowi yang sudah berniat untuk ikut Pilpres 2024 harus menanggalkan jabatannya.
“Rakyat akan menilai mereka sedang melakukan kampanye terselubung sambil bekerja jika masih menjabat sebagai menteri,” kata Satyo.
Satyo juga mengaku khawatir akan ada konflik kepentingan jika para pembantu Presiden Jokowi masih menjabat dan bekerja sebagai menteri.
“Rakyat banyak yang akan dirugikan. Meski bekerja dengan benar, pasti ada masyarakat yang sinis dan tidak suka. Hal itu akan merugikan mereka sebagai capres,” jelasnya.
Menurut Satyo, sebaiknya para menteri mencari pasangan capres yang bisa memberikan rekomendasi dari parpol agar lebih efektif dan efisien dalam kalkulasi politik.
“Sebab, menteri yang berniat menjadi capres ini belum punya tanda-tanda akan dipinang oleh parpol, kecuali Airlangga dan Prabowo,” kata Satyo.
Selain itu, para menteri yang berniat menjadi capres harus bisa melebihi popularitas para pemimpin daerah agar bisa bertarung dalam Pilpres 2024.
Nada sama juga disampaikan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia turut mengomentari soal 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang ingin bertarung di Pilpres 2024.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu melakukan koreksi terhadap keempat menteri tersebut.
"Sekarang ini ada kepentingan presiden untuk melakukan koreksi secara besar-besaran terhadap kegagalan kabinetnya pada setengah periode terakhir," ujar Fahri.
Politikus Partai Gelora Indonesia itu menegaskan Presiden Jokowi harus melakukan sesuatu yang serius terkait hal tersebut.
"Pernyataan presiden dulu tentang tidak bolehnya ada rangkap jabatan harus diwujudkan sekarang," ucapnya.
Dirinya menilai restu dari kepala negara untuk para menterinya akan menghambat kinerja, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Bagaimanapun juga, orang yang sebagian pikirannya ada di Pilpres 2024 pasti mengalami konflik kepentingan," jelas Fahri.
Oleh sebab itu, menurut Fahri, semua jenis rangkapan jabatan, terutama, yang merangkap jabatan politik pengurus partai, pimpinan partai harus dihentikan. (gp/pp)
