PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Banyaknya amanah yang diembankan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, kerap disebut sebagai Menteri Segala Urusan.
Teranyar, saat Luhut ditunjuk oelh Presiden Joko Widodo untuk mengurusi minyak goreng. Tugas baru yang diberikan kepada Luhut tersebut, langsung memantik reaksi dari DPP Partai Demokrat. Mereka menilai penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurusi sengkarut minyak goreng memperlihatkan roda organisasi di kabinet tidak berjalan dengan baik.
Pasalnya, penunjukan itu seolah kinerja kementerian terkait belum mampu atau tak sanggup mengatasi, sehingga membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya.
Meskipun itu adalah hak prerogratif Presiden, tetapi itu menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet atau mismanajemen yang mendalam.
“Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini (Luhut),” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
Menurut Herzaky, tidak heran jika publik menyebut Luhut sebagai "Menteri Segala Urusan". Itu lantaran dia sering diberikan tugas khusus oleh Presiden Jokowi walaupun itu bukan tupoksinya. Termasuk soal minyak goreng ini.
“Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap 'Menko Minyak Goreng', saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai,” tegasnya, seperti dilansir RMOL.
Padahal, kata Herzaky, yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini adalah harga minyak goreng turun. Rakyat akan masa bodoh dengan siapapun yang mengurusi persoalan tersebut.
"Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun," kata Herzaky.
Jurubicara DPP Partai Demokrat ini meminta kepada Luhut untuk segera menyelesaikan masalah minyak goreng yang sudah berlarut-larut ini. Sebab, sudah hampir enam bulan lamanya masyarakat tercekik kenaikan harga dan kelangkaan migor karena pemerintah belum berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok tersebut.
"Sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga. Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp 18 ribu ke Rp 17 ribu,” katanya.
"Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar Rp 13-14 ribuan," imbuh dia.
Namun demikian, Herzaky berharap kebijakan Presiden Jokowi kali ini dapat berdampak positif. Tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng.
Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu kemarin (21/5).
"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut, Senin, 23 Mei 2022 lalu. (rmol/pp)
