PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Rupanya sejumlah kepala daerah tidak sreg dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo soal penghapusan honorer.
Mereka pun meminta Menteri meninjau kembali SE Penghapusan Honorer.
Surat edaran yang diterbitkan 31 Mei itu dinilai akan memicu masalah baru.
''Kami tidak menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi mohon ada pertimbangan bagi wilayah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya minim," kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada jpnn.com yang dikutip PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, Minggu 9, 5 Juni 2022.
Dia mengungkapkan, dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, Pemkab Nias Barat lebih condong ke CPNS, dibandingkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), apalagi outsourcing.
Jika merekrut CPNS, pemda tidak lagi memikirkan soal gaji dan tunjangan. Sangat berbeda dengan PPPK, yang saat ini masih polemik.
Wabup Era mengungkapkan minimnya dana Kabupaten Nias Barat berimbas pada pengangkatan PPPK 2021.
Sampai saat ini sekitar 600 guru belum diberikan SK PPPK karena terganjal masalah gaji.
"Makanya kami mengusulkan agar pemerintah pusat membuka rekrutmen CPNS saja bagi para honorer ini," terangnya.
Mengenai regulasinya, Wabup Era mengatakan semuanya bisa diubah. Ini demi penyelesaian masalah honorer.
Secara terpisah, Bupati Bolaangmongondow Selatan (Bolsel) H Iskandar Kamaru mengungkapkan berat rasanya bila harus menghapus honorer.
Itu karena pihaknya masih membutuhkan tenaga honorer.
Kalau ke PPPK, Pemda kesulitan dengan gaji dan tunjangan.
"Masalah pengangkatan PPPK ini ada di anggaran gaji. Kalau ditanggung pusat, kami dengan senang hati mengusulkan seluruh honorer di Bolsel jadi PPPK," terang Bupati Iskandar. (jpnn/pp)
