PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALEMBANG-- Akhirnya kasus yang menjerat mantan Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon masuk dalam tahap persidangan. Terdakwa kasus pemerasan serta gratifikasi fee proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2019 ini, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Palembang, Jumat, 10 Juni 2022.
Dia dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI secara virtual, dari penahanan Rutan Tipikor Pakjo Palembang di hadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SH MH dengan agenda pembacaan dakwaan, Jumat (10/6).
Dalam uraian dakwaan JPU Kejagung RI Ichwan Siregar SH MH dan Asep SH MH, menyebutkan bahwa terdakwa Dalizon yang kala itu sebagai Kasubdit 3 Tipikor Polda Sumsel, disangkakan telah memaksa Kadis PUPR Muba Herman Mayori untuk memberikan fee sebesar Rp10 miliar terhadap sejumlah proyek di dinas PUPR tahun anggaran 2019, yang mana sedang dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel.
“Uang tersebut diterima terdakwa Dalizon di kediamannya di perumahan Grand City Palembang, dari salah satu staf Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori,” kata JPU bacakan dakwaan.
Lebih lanjut dikatakan JPU bahwa terhadap uang yang diterima terdakwa Dalizon Rp10 miliar tersebut, sebagian diberikan juga kepada rekan terdakwa lainnya diketahui bernama Anton Setiawan yang kala itu menjabat sebagai Direskrimsus Polda Sumsel senilai Rp4 miliar 750 juta secara bertahap, yakni di kantor Polda Sumsel serta di kediaman Anton Setiawan.
Sementara, masih kata JPU, uang Rp5 miliar 250 juta digunakan oleh terdakwa untuk tambahan membeli rumah di Grand Garden sebesar Rp1,5 miliar, tukar tambah mobil CRV Rp300 juta, membeli 1 Unit Mobil sedan Honda Civic Rp400 juta, serta tabungan dan deposito di rekening atas nama istri terdakwa senilai Rp1,4 miliar.
Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Dalizon sebagaimana dakwaan JPU dijerat dengan pasal alternatif kumulatif yakni sebagai aparat penegak hukum diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan, yakni melanggar Pasal 12e atau 12B UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi, atau Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi.
Usai membacakan dakwaan, terdakwa AKBP Dalizon SH SIK melalui penasihat hukum Anwarsah Tarigan SH MH menyatakan keberatan atas dakwaan, dan segera menyusun nota keberatan (eksepsi) yang akan dibacakan pada sidang yang digelar Jumat mendatang.
Diwawancarai usai sidang pembacaan dakwaan, Anwarsah Tarigan SH MH mengatakan bahwa dakwaan yang dibuat oleh JPU banyak yang memutar balikkan fakta.
Yang mana katanya, kliennya Dalizon dituduh telah melakukan tindak pidana pemerasan.
“Yang jelaskan ada terdapat perbedaan dari dakwaan serta pengakuan klien yang kami berikan, terutama dalam perkara ini dituduh melakukan tindak pidana pemerasan, yang berarti JPU telah memutar balikkan fakta, oleh sebab itu kami mengajukan eksepsi yang akan kami bacakan pada sidang selanjutnya,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi adanya sejumlah nama-nama selain terdakwa Dalizon yang disinyalir turut menerima uang, JPU Kejagung RI Ichwan Siregar SH MH masih harus diuji kebenaran sejumlah nama yang disebutkan dalam dakwaan.
“Kita ikuti dulu nanti proses sidang pemeriksaan perkara, apakah benar adanya keterlibatan sejumlah nama-nama yang disebutkan didalam dakwaan kita,” singkatnya. (sumeks/jpnn/pp)
