PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Lagi, isu menggelinding soal reshuffle kabinet Jokowi. Kabar yang berhembus, akan dilakukan, Rabu, 15 Juni 2022, besok.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengaku secara samar pernah mendengar rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal mereshuffle kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 15 Juni 2022 besok.
“Sayup-sayup terdengar,” kata Gus Jazil ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2022.
Legislator Komisi III DPR RI itu menyebut PKB menghormati kewenangan Jokowi untuk mereshuffle menteri di kabinet.
Namun, dia berharap, reshuffle tidak menambah beban pemerintahan era Jokowi-Maruf Amin untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, kata Gus Jazil, potensi adaptasi para menteri baru ketika reshuffle benar-benar dilaksanakan Jokowi.
“Namanya reshuffle ada dampak, ya, buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti,” lanjut Gus Jazil.
Dia juga berharap reshuffle tidak membuat gunjingan politik baru apabila benar terlaksana. Semisal, menteri yang dipilih bukan sosok yang bisa membantu pekerjaan Jokowi. “Nanti malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagianya,” ungkap Gus Jazil.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo meyebut belakangan ini muncul kabar di kalangan elite politik yang mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mereshuffle kabinet Rabu, 15 Juni.
“Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional,” kata mantan Direktur INDEF itu melalui keterangan persnya, Minggu (12/6).
Sementara itu, hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan, bahwa sebesar 63,1 persen dari responden setuju jika Jokowi melakukan reshuffle.
“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Senin, 13 Juni 2022.
Menurut Yunarto, tendensi tersebut terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen, dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.
Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri.
Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja,” ucap Yunarto.
Apalagi, isu mengenai reshuffle menteri kembali menguat di dalam pemberitaan hingga menjadi gosip politik.
Oleh karena itu, isu mengenai reshuffle menteri merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Terlebih, persentase publik yang menyetujui Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat, kata Yunarto.
“Memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar, ada di angka 63,1 persen. Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen,” ucapnya.
Bahkan, Yunarto memprediksi, apabila presiden melakukan reshuffle menteri, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat meningkat.
Reshuffle menteri akan menjadi salah satu faktor pendorong kepuasan publik, dengan catatan perombakan dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan kepada kebutuhan kinerja, bukan untuk menjadi tata ulang koalisi partai.
“Ini momen yang tepat apabila betul Jokowi berencana melakukan reshuffle,” ujar Yunarto. (fin/fajar/pp)
