LPG 3 kg yang siap disuplai. --dok--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Subsidi LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) masih banyak dinikmati masyaraka golongan mampu.
Melihat hal itu, pemerintah pun segera mengambil langkah-langkah strategis.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, saat ini pemerintah mendorong skema subsidi baru.
"Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat dengan justru kelompok yang mampu," kata Febrio, Selasa, 14 Juni 2022.
Menurut Febrio seperti dikutip dari detik.com, skema subsidi akan diganti dari subsidi terbuka menjadi berbasis orang. Saat ini masyarakat miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg adalah 23,3% dari total subsidi. Sebanyak 57,9% dinikmati golongan kaya.
Selain itu menurut Febrio penyediaan LPG di Indonesia mayoritas berasal dari impor yakni mencapai 80% dari total LPG.
Terlebih lagi, harga komoditas energi semakin meningkat akibat konflik geopolitik namun Harga Jual Eceran (HJE) tetap Rp 4.250 per kilogram sejak 2010 sedangkan harga keekonomiannya kini mencapai Rp 19.609 per kilogram.
"Ini menunjukkan besarnya beban dari subsidi LPG yang kita lakukan tapi ini keputusan dari kita bersama untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian 2022," jelasnya.
Kemudian, dari sisi konsumsi LPG bersubsidi juga semakin meningkat yaitu diproyeksikan mencapai 7,82 juta metrik ton pada 2022 sedangkan konsumsi LPG non subsidi sebesar 0,58 juta metrik ton.
Selain LPG, subsidi BBM ternyata turut dinikmati masyarakat mampu yaitu sebanyak 60% masyarakat terkaya menikmati hampir 80% dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan.
Sementara 40% masyarakat terbawah hanya menikmati konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 17,1 liter per rumah tangga per bulan.
Bahkan selisih antara harga penetapan dengan harga keekonomian dari BBM jenis solar saat ini sangat tinggi yakni Rp 5.150 untuk harga penetapan dan keekonomian Rp 12.170.
"Nah ini lah yang menjadi evaluasi bagi kita untuk semakin bisa pertajam kebijakan subsidi ke depan," jelas Febrio. (net/pp)
