Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. --net--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Nada jengkel dan greget meluncur dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ia memperingatkan Pemerintah Daerah (pemda) bahwa realisasi belanja APBD perlu ditingkatkan.
Namun demikian, selama 11 tahun terakhir ini, ada banyak daerah yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan sumber daya manusia maupun Infrastruktur publik.
"Tahun 2011 waktu itu transfer pusat ke daerah Rp450 triliun sekarang sudah Rp770 triliun dan Anda lihat belanja pegawai naik terus, belanja barang naik tinggi, belanja modal relatif stagnan dan bahkan menurun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 16 Juni 2022.
Dia juga melihat, tidak sedikit belanja APBD yang diberikan tidak dimaksimalkan.
Sri Mulyani mengatakan posisi dana Pemda di perbankan per Mei 2022 sebesar Rp 200 triliun. Angka itu naik dari posisi 2021 Rp 172 triliun dan di 2020 sebesar Rp 165 triliun.
"Kenaikan saldo dana pemda di perbankan ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan bulan Mei 2022," ujarnya, dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2022.
Artinya, menurut Sri Mulyani kecepatan untuk menjalankan instrumen yang penting bagi daerah tidak jalan. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya.
"Yang perlu dipikirkan tadi, kenapa belanja barangnya banyak, kenapa belanja modal nya kurang. Padahal rakyat masih membutuhkan, tadi infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK, kenapa nggak dipakai untuk itu," tuturnya dengan nada tinggi.
Adapun realisasi belanja APBD hingga Mei 2022 sebesar 19,4% atau lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 22,9%.
Rinciannya di 2022, realisasi tertinggi di belanja pegawai 28,7%, belanja lainnya 17,7%, belanja barang dan jasa 16,5%, dan belanja modal 6,7%.
Habis Buat PNS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan transfer ke daerah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dilakukan untuk belanja strategis. Salah satunya seperti belanja modal untuk pembangunan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik.
Sri Mulyani menilai jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka tanpa Infrastruktur cukup mustahil.
Sementara, infrastruktur sendiri termasuk dalam bentuk belanja modal, sehingga jika belanja modal pemerintah daerah semakin mengecil, maka sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.
Selain komposisi belanja, dia juga turut menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga menghadapi masalah percepatan belanja yang lambat. Sebagai contoh, pada Mei ini Indonesia bahkan mengalami belanja yang lebih rendah 17% dibanding tahun lalu.
"Tahun lalu akhir Mei kita belanja Rp 270 triliun di APBD, tahun ini hanya Rp 232 triliun. Nanti perlu melihat apa yang jadi kendala," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Sri Mulyani juga turut menyoroti dana pemerintah daerah yang selama ini masih banyak 'ngendon' di bank. Padahal dana tersebut diharapkan untuk segera disalurkan ke masyarakat.
"Artinya kecepatan kita untuk membelanjakan instrument yang penting ke daerah gak jalan. Kita gak sekedar belanja, begitu dapat transferan dari pusat langsung gampang aja bayar gaji pegawai. Itu gak perlu leadership yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak kenapa belanja modal kurang padahal masyarakat masih butuh Infrastruktur, masih ada kemiskinan," kata dia. (Net/pp)
