PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Siapa yang akan diusung PDI Perjuangan pada pemilihan presiden 2024 mendatang? Sampai saat ini memang sumir. Namun, soal siapa yang nantinya bakal dipilih oleh PDI Perjuangan untuk Capres 2024, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, partainya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Nama-nama itu ada di Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau terus mempertimbangkan,” kata Hasto, Senin, 20 Juni 2022.
Menurut dia, dalam mengusung capres pada Pemilu 2024, PDIP tidak bisa menentukan sendirian, namun harus berkomunikasi dengan partai-partai lain.
“Kami terus membangun komunikasi dengan para ketua umum partai sehingga kesamaan terhadap platform dan kerja sama dalam rangka Pilpres 2024 itu ujung-ujungnya kan pada penetapan calon. Itulah nanti kita lihat momentum yang tepat,” kata Hasto.
Megawati, tambah dia, akan mencari momentum yang tepat untuk mengusung capres dan cawapres, termasuk rencana berkoalisi dengan partai lain.
“Kerja sama adalah suatu keniscayaan bagi PDIP yang mengusung semangat gotong royong,” ujarnya.
Skala prioritas saat ini bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, adalah bekerja ke bawah dan membantu Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sehingga dapat mencetak legasi yang sebaik-baiknya bagi masa depan.
“Sekarang kita sudah bekerja sama, hanya skala prioritasnya saat ini adalah membantu rakyat dan turun ke bawah agar saat Pemilu 2024 rakyat betul-betul dalam suasana keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi, dalam suasana kehidupan yang lebih baik,” kata Hasto.
Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dan arahan di hadapan Presiden Jokowi dan peserta Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022.
Menurutnya, terkait dengan persoalan capres yang akan diusung oleh PDIP, hal tersebut merupakan keputusan dari dirinya.
“Hanya ketua umum yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI-Perjuangan,” tutur Megawati.
Dalam acara itu, Megawati juga mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer.
Sehingga, tidak ada istilah koalisi di dalam negara yang menganut sistem presidensial.
Dalam negara bersistem presidensial, hanya ada kerja sama antar partai politik dalam urusan Pemilu, termasuk di Indonesia.
“Ini yang saya tegaskan mestinya di-quote benar oleh media, kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer,” jelasnya.
“Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden, kok bilang Koalisi Koalisi Koalisi , tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes,” tegas Megawati.
“Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya Perdana Menteri,” katanya menegaskan.
Atas dasar itu, Megawati menegaskan tidak akan segan-segan mencopot status kader PDIP jika ada yang meneriakkan koalisi untuk Pemilu 2024.
Sebab, itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Ini tata kenegaraan kita, ini tata kenegaraan kita, ini tata kenegaraan kita tahu nggak,” tegasnya.
“Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi. Out!” imbuh Megawati dengan nada menggebu-gebu sambil menunjuk tangan ke arah peserta Rakernas.
“Berarti nggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di hadapan Presiden RI Jokowi dan peserta Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa siang, 21 Juni 2022.
Pada kesempata itu juga, Megawati Soekarnoputri di depan Ganjar Pranowo dan seluruh kader mengatakan, dirinya mempunyai hak prerogatif mengeluarkan kader PDIP yang tak taat aturan partai.
“Saya diberi oleh kalian hak prerogratif untuk memimpin partai, siapa yang tidak taat aturan bisa saya keluarkan,” tegas Megawati di depan seluruh kader termasuk Ganjar Pranowo di Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa, 21 Juni 2022. (rmol/pojoksatu/fajar/pp)
