Aldy Muchlis, Palopo
Banyak yang mendambakan untuk menjadi seorang pelaut lantaran gajinya terbilang besar. Ada yang menempuh dengan cara sertifikasi atau sekolah khusus kepelautan. Namun untuk menjadi seorang pelaut ulung salah satunya tentu dengan menempuh pendidikan, namun masalah biaya ini menjadi salah satu kendala yang banyak dialami karena relatif besar.
Biaya tersebut mulai dari biaya pendidikan di sekolah sampai kepada biaya hidup dimana sekolah ini hanya banyak dijumpai di ibukota provinsi atau kota kota besar lainnya. Hal ini mungkin yang jadi pemikiran pemilik SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama (SNU) Palopo, Rustam Lalong, membangun sekolah pelayara di Kota Palopo. Mengingat banyak minat masyarakat untuk menjadi seorang pelaut di Luwu Raya. Dan benar, sejak dirintis tahun 2000 lalu, tidak hanya masyarakat di Tana Luwu saja, namun ada masyarakat dari luar sulawesi selatan yang bersekolah di sini.
Diungkapkan Rustam Lalong pada Pelantikan 112 taruna mereka di Banua Wisata, Senin, kemarin, para taruna mereka ini tidak hanya berasal dari sejumlah daerah di Tana Luwu dan Sulsel, bahkan ada yang lintas provinsi seperti Papua, Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Dan ternyata program kepelautan yang berjalan pada 2015, sudah ada kurang lebih 1200 alumni yang ditelorkan dimana sebahagian besar telah mengikuti pelayaran baik domestik maupun keluar negeri. Itu ditandai dengan jumlah Surat Izin Berlayar (SIB) untuk taruna mengikuti Program Prala.
Lalu, berapa biaya yang harus dikeluarkan taruna untuk mengikuti proses belajar disini. Diketahui SMK Pelayaran SNU Palopo ini merupakan salah satu sekolah yang mendapat approval dari kementerian perhubungan laut untuk untuk penyelenggaraan program kepelautan. Dimana taruna yang belajar mendapatkan sertifikat kompetensi ujian IMO STCW 2010 yang dipersyaratkan untuk pelaut.
Kepala Sekolah SMK Pelayaran SNU Palopo, Muh Yusri yang dikonfirmasi Palopo Pos, kemarin mengatakan proses sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK itu mengikuti program pendidikan gratis Pemerintah, nanti setelah itu baru mengeluarkan biaya untuk mendapatakn sertifikat profesi kepelautan,"sampai selesai itu kurang lebih Rp40 jutaan lah, dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari kelas 1 SMK hingga ujian pasca prala,"sebut Yusri di Kantornya, kemarin.
Ia menggambarkan proses pendidikan disini, setelah mengikuti pembelajaran SMK dimana didalam terdapat kurikulum kepelautan baik jurusan Nautika maupun Tekhnika, mereka akan melanjutkan ujian simulator sebagai bahan untuk masuk dalam program kepelautan dengan sertifikat kompetensi kepelautan. "Ujian disini adalah standar IMO STCW 2010 yang memang dipersyaratkan untuk pelaut,"tuturnya.
Setelah itu taruna alias calon perwira ini kembali mengikuti Prala alias Prola atau project Laut yang minimal selama setahun mengikuti pelayaran baik di kapal dalam negeri maupun luar negeri. Setelah dari kapal dilakukan ujian kembali yakni pasca prala lalu pelantikan sebagai perwira.
"Jadi SMK Pelayaran ini adalah pembentukan, nah yang kami kelola adalah Certifikat of Competency (COC), sertifikat keahlian untuk pembentukan,"jelasnya. Itu sudah bisa mengikuti pelayaran. Untuk memperkuat para perwira ini dimana lulusan yang disandang adalah ahli Nautika dan Tekhnika tingkat IV. Hanya saja masih tambahan sertifikat keahlian yang dipersyaratkan yakni mengikuti COP di lembaga lainnya dibawah kementerian perhubungan laut.
Pada kesempatan lainnya diacara pelantikan, Plt Kepala Syahbandar Makassar, Aprianus Honoki yang hadir mewakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam amanatnya juga memuji kiprah SMK Pelayaran SNU Palopo ini dimana sekolah adalah salah satu yang terbaik di Indonesia Timur. Karena itu ia meminta agar para taruna ketika sudah berada didunia kerja bisa menjaga nama baik sekolah.
Untuk tahun ini, SMK Pelayaran SNU Palopo membuka 3 kelas untuk siswa baru, atau sebanyak 90 siswa, "yang saat ini mendaftar sudah ada 40 orang, tahun lalu itu sebanyak 64,"tutur Muh Yusri. Dan saat ini juga masih ada 400 taruna yang mengikuti prola di kapal, dan telah dilepas juga 152 taruna untuk praktek selama 1 tahun. Para taruna ini berasal dari sejumlah daerah di Tana Luwu dan Sulsel, bahkan ada yang lintas provinsi seperti Papua, Sumatera, Kalimantan dan Jawa.(ald/idr)
