KPU Luwu Sebut Sudah Usulkan Biaya Pilkada Rp49,4 M
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo belum mau mengungkapkan keperluan anggaran yang akan dibutuhkan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo November 2024 mendatang, sementara daerah lain sudah ada yang mengusulkan.
Komisioner KPU Palopo beralasan jika besaran anggaran yang mereka butuhkan perlu mendapat petunjuk dari KPU Provinsi Sulsel.
Ketua KPU Palopo, Abbas Djohan mengatakan bahwa untuk besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan pada Pilwalkot 2024 belum dapat dipastikan meski demikian KPU Palopo sudah membuat rancangan dari rincian setiap keperluan. "Untuk taksiran anggaran belum berani kami ungkap. Lagipula kita tetap berpatokan dari petunjuk KPU Sulsel terkait setiap keperluan yang dibutuhkan," katanya.
Abbas mengumpamakan setiap satuan dari keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilwalkot ini selalu berubah-ubah dari KPU Sullsel yang menjadi dasar petunjuk sehingga sulit bagi KPU Palopo mengambil kepastian untuk besaran yang akan mereka butuhkan.
"Jangan sampai kami sebutkan nilainya sekian, lalu dikemudian hari ada satuan kebutuhan lainnya yang akan menelan anggaran besar, sehingga diperlukan perubahan untuk kemudian diajukan," katanya, di ruang kerjanya, 20 Juni 2022.
Namun ia memprediksi bahwa besaran anggaran dari Pilwalkot sebelumnya sebesar Rp24 miliar mengalami kenaikan. "Tentunya kenaikan ini dipengaruhi jumlah TPS, jumlah bilik suara, jumlah kertas suara, jumlah pemilih termasuk jumlah pasangan calon," katanya.
KPU Luwu
Lain halnya dengan KPU Kabupaten Luwu. Secara terbuka dan tak ada rahasia, mengusulkan anggaran biaya untuk Pilkada Luwu November 2024 sebesar Rp49,489 miliar.
"Memang awalnya kita mengestimasi anggaran untuk Pemilukada mencapai Rp 56,6 miliar lebih, namun demikian hal itu berubah karena nantinya akan ada anggaran sharing dari pemerintah Provinsi. Sehingga kami estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 49,489 miliar lebih," kata Ketua KPU Luwu Hasan Sufyan kepada Harian Palopo Pos, Selasa (21/6).
Hasan Sufyan mengatakan, pihaknya sebetulnya sudah mengusulkan alokasi anggaran Pemilukada Luwu 2024 kepada pihak Pemerintah Kabupaten Luwu dan lembaga legislatif DPRD Luwu, namun sampai hari ini belum ada titik terang untuk pengalokasiannya.
"Waktu itu kami sempat usulkan karena lembaga legislatif DPRD Luwu dan Pemkab Luwu pernah membahas anggaran yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang melalui dana cadangan setiap tahun. Namun sampai hari ini belum ada tindaklanjutnya," ungkap Hasan
Estimasi kebutuhan Pilkada sebesar Rp 49,489 miliar lebih tersebut digunakan KPU Luwu untuk berbagai tahapan kegiatan. Namun yang paling banyak menyerap anggaran yaitu kegiatan penyelenggara adhoc PPK, PPS dan KPPS yang mencapai 11.340 orang.(rul/idr)
