Tak Main-main Ancaman Buat Kader PDIP, Mega: Berani Korupsi, Out!

  • Bagikan
Megawati Soekarno Putri. --jawapos--

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pernyataan tegas disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kadernya agar tidak terlibat tindak pidana korupsi.

Ia pun mewanti-wanti kepada mereka yang masih terlibat korupsi keluar dari partai.

Pernyataan tegas itu disampaikan Megawati yang ditampilkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lewat sebuah video saat dirinya memberi sambutan dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB) di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Juni 2022.

"Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian nggak kasihan? Nggak kasihan ya sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu! Daripada merusak partai kita," tegas Megawati.

"Siapa berbuat itu (korupsi), pecat! Keluarkan dia dari PDI Perjuangan!" lanjut Megawati.

Memang, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama pengurus partai berlambang banteng itu mendatangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

PDIP mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang berisi pembekalan antikorupsi yang diadakan KPK. Hasto dan kawan-kawan disambut Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya.

Hasto datang bersama Bendahara Umum Olly Dondokambey serta Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar, dan Eriko Sotarduga.
Hadir juga ratusan orang para pengurus DPD dan DPC PDIP se-Indonesia melalui saluran telekonferensi.

Sementara Firli, didampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianti, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, dan Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye KPK Wuryono Prakoso.

Saat membuka kegiatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan jalan panjang komitmen membebaskan Indonesia dari perilaku korupsi, bahkan dimulai sejak para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta.

Semangat itu kemudian berlanjut hingga era Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri melahirkan UU Antikorupsi yang mengamanatkan dibentuknya KPK. “Kalau kami melihat, sungguh besar keinginan dan komitmen pendiri bangsa agar bangsa bebas dari korupsi,” kata Firli.

Bahkan di Pembukaan UUD 1945, semangat antikorupsi juga sudah termuat di alinea keempat. Maknanya ialah tujuan bernegara sulit diwujudkan kalau korupsi masih merajalela.

Eks Kabaharkam itu menjelaskan berbagai langkah dan strategi utama KPK dalam menurunkan tingkat perilaku korupsi. Pertama adalah pencegahan dengan cara pendidikan masyarakat.

“Karena hanya dengan pendidikan kita mampu membangun budaya dan peradaban antikorupsi. Kita harus meningkatkan integritas. Dengan itu kita mengajak anak bangsa mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” kata Firli.

Yang kedua ialah pencegahan, dilakukan dengan perbaikan sistem. Hal ini didasari kesadaran bahwa korupsi bisa terjadi juga disebabkan oleh sistem.

“KPK mengajak seluruh kader partai, bersama KPK, merumuskan sistem yang tak membuka celah korupsi. Maka itu, parpol harus dibangun integritasnya, kita jaga dan bangun sistem agar tak terjadi korupsi,” kata Firli.

Ketiga ialah penindakan, yang harus dilakukan agar orang takut melakukan korupsi. Firli mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, dalam politik praktis, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya tinggi. "Kami berharap seluruh kader partai melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah KPK dalam sosialisasi antikorupsi itu. Hasto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu menekankan pentingnya antikorupsi dan ancaman pemecatan terhadap kader yang melanggar aturan tersebut.

“Kami berikan apresiasi atas strategi pemberantasan korupsi melalui bentuk pendidikan, pencegahan, dan penindakan oleh KPK,” kata Hasto. (jpnn/pp)

  • Bagikan