PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID PANGKEP -- Banjir yang terjadi beberapa kali dalam kurun waktu dua tahun terakhir, di pusat kota Pangkajene Kepulauan (Pangkep) telah menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat Pangkep terganggu.
Banjir ini disebabkan pendangkalan Sungai Pangkajene dan drainase di beberapa titik ruas jalan yang belum optimal menampung air.
Menindaklanjuti hal tersebut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan telah melakukan penanganan drainase jalan nasional secara berkala dalam bentuk program padat karya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Preservasi Wilayah II Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden saat mendampingi rombongan kunjungan kerja spesifik anggota DPR-RI Komisi V yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A. Iwan Darmawan Aras, di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menaruh perhatian pada masalah banjir di Kabupaten Pangkep.
Pangkep sering kali dilanda banjir setiap kali hujan deras mengguyur. Hal itu disampaikan Andi Iwan dalam kunjungan Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur di Pangkep Kamis (23/6/2022).
Komisi V disambut Bupati Pangkep Muh Yusran Lalogau, dan Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana.
“Kami mendorong mintra kerja komisi V DPR RI dalam hal ini kementerian perhubungan dan kementerian PUPR untuk dapat memberikan solusi atas dasar apa yang menjadi harapan di Kabupaten Pangkep terutama masalah penanggulangan banjir,” kata Andi Iwan.
Andi Iwan mengatakan, adanya pendangkalan Sungai Pangkajene diharapkan kementerian PUPR dalam hal ini Balai Air bisa memprogramkan penanganan banjir Sungai Pangkajene
Ia juga menitip harapan kepada Kementerian Perhubungan, mengantisipasi kesulitan transportasi antar Pulau yang ada di kecamatan terluar. Ada empat kecamatan di kabupaten Pangkep ini yang berada di kepulauan.
“Kita berharap kedepan ini bisa Kementerian Perhubungan, baik perhubungan laut dan Dirjen Perhubungan Darat bisa memberikan solusi untuk masyarakat kita di sini melayani masyarakat,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, dengan peninjauan Komisi V DPR RI di Pangkajene ini bisa menjadi prioritas menjadi program yang segera dilaksanakan karena hal ini sudah dirasakan masyarakat dua tahun ini.
Pada saat mendengarkan pemaparan, Andi Iwan memberikan support kepada Kementerian perhubungan dan kementerian PUPR sebagai mitra kerja komisi V supaya program tersebut bisa terealisasi meski dalam keterbatasan.
“Kendala kekurangan kemampuan APBN kita karena adanya pandemi Covid-19 dan sebelumnya ada program pemerintah di daerah lain yang deadlock sehingga keterbatasan anggaran kendala utama. Namun minimal apa yang dibutuhkan bisa dilaksanakan di 2023 nanti,” kata Andi Iwan.(fjr)
