- Rapat Perdana Komite Pembentukan Provinsi Tana Luwu
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah dikukuhkan pengurus Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Tana Luwu dilakukan di Jakarta, Ahad 19 Juni 2022, lalu, komite langsung melakukan rapat perdana, Selasa 5 Juli 2022, kemarin di Hotel Mulia Senayan.
Dalam rapat perdana yang dipimpin Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Tana Luwu, Luthfi A Mutty, rapat berjalan dalam suasana santai tetapi serius. Banyak buah pemikiran dari tokoh-tokoh Tana Luwu di Jakarta, disampaikan dalam rapat tersebut.
Ketua Komite Luthfi A Mutty saat dihubungi tadi malam memaparkan, beberapa poin hasil rapat. Yakni, saat jadi anggota Panja di Komisi II DPR RI tahun 2016, lalu, Opu LAM, sapaannya, menyebutkan sudah ada draft PP DESARTADA (Desain Besar Penataan Daerah) yang mengatur Daerah Otonomi Baru. Namun belum ditetapkan karena saat itu Wapres JK (Ketua DPOD) mengatakan, dana negara tidak cukup untuk adanya pemekaran.
Nama Provinsi Tana Luwu ada dalam 3 daerah baru yang diusulkan di Pulau Sulawesi, selain Buton Raya, dan Sangihe Kepulauan.
Syarat wilayah pemekaran bila wilayah itu miskin, daerah perbatasan dan atau kepulauan.
Tana Luwu tidak masuk kategori, namun adanya lobi dan anggota Panja maka bisa masuk daftar.
Soal moratorium DOB membuat draft PP tersebut tidak berlanjut. Olehnya itu, berdasar rapat tim formatur yang menghasilkan Forum DOB Provinsi Tana Luwu mengusulkan membentuk KAUKUS ANGGOTA DPR RI WIJA TO LUWU untuk memperjuangkan pencabutan moratorium dan penetapan draft PP DESARTADA tersebut. Ketua Kaukus diusulkan Prof Dr Syarief Hasan (Demokrat) dan Sekretaris Dr Syarifuddin Sudding (PAN).
Pendapat juga di sampaikan Anggotra DPR RI Dr Syarifuddin Sudding di dalam rapat tersebut. Putra asal Walmas ini menyebutkan perlu dipikirkan alternatif lain bila moratorium DOB tidak dicabut. Misalnya pendekatan dengan Presiden RI.
Lalu, selain legislatif juga eksekutif didekati. Seperti yang berlaku untuk pemekaran daerah Papua baru-baru ini.
Ditambahkan Anggota DPR RI Dr Anwar Hafid, kita perlu pendekatan ke partai politik dan Mendagri. Selesai reses akan disuarakan di sidang paripurna.
Lalu, Mayjen TNI (Purn) Hasan Saleh, perlu terobosan belajar dari pengalaman yang lalu.
Adapun pengukuhan kaukus anggota DPR RI asal Wija To Luwu (WTL) lintas fraksi dan lintas dapil, yakni Syarifuddin Sudding (PAN Sulteng), Anwar Hafid (Demokrat Sulteng), Hasan Saleh (Demokrat Kaltara), Muhammad Dhevy Bijak (Demokrat Sulsel 3).
"Dibentuk kaukus WTL DPR RI lintas fraksi dan dapil. Disepakati ketua kaukus Prof Dr Syarif Hasan. Sekretaris Kaukus Syarifuddin Sudding," kata Opu LAM. Lanjutnya, kaukus ini diharap membangun komunikasi dengan anggota DPR dari daerah-daerah yang mau mekar dan membentuk Forum Kerja Sama Daerah Pemekaran.
Forum ini diharap menggalang kerja sama agar DPR dapat mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran.
Pada rapat tersebut sejumlah anggota DPR RI WTL tidak hadir adalah Prof Syarif Hasan tidak hadir karena ada rapat pimpinan MPR. Andi Muawiah Ramli sedang kunjungan di dapil (Wajo).
Hadir pada rapat komite Andi Luthfi Mukti (Opu LAM)/Ketua Forum, Arsyad Kasmar (Ketua Umum KKLR), Badarudddin Andi Picunang (Sekjen Forum), Andi Idhanursanty (Bendahara Forum), Akhmad Syarifuddin (Wakil Ketua Forum), Syarifuddin Sudding (DPR PAN/Sulteng), Hasan Saleh (DPR Demokrat/Kaltara), Muhammad Dhevy Bijak (DPR Demokrat/Sulsel 3), Anwar Hafid (DPR Demokrat/Sulteng), hadir juga melalui online Ketua AKAR Bersatu Dewi Sartika Pasande.(idr)
