Sebabkan Serapan DAK Fisik Rendah
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah mewanti-wanti pemerintah daerah untuk dapat segera memasukkan dokumen syarat penyaluran DAK fisik untuk tahap I. Batasnya sampai 21 Juli bulan ini.
Pasalnya, sampai 1 Juli 2022 ini, serapan anggaran DAK fisik masih sangat rendah. Rata-rata belum sampai 20 persen, sementara posisi bulan sudah pertengahan tahun 2022. Ternyata penyebabnya perangkat daerah (dinas) masih menunggu hasil review dari Inspektorat), yang berimbas pada proses tender di dinas juga terlambat.
KPPN mewanti-wanti, jika tidak dilengkapi, maka anggaran miliaran tersebut akan kembali ke kas negara, tidak tersalur ke daerah.
Sekadar informasi, khusus wilayah kerja KPPN Palopo yang membawahi empat pemda, yakni Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur, untuk tahun 2022 sebanyak Rp 525.290.037.000 APBN disiapkan untuk digunakan pembangunan di Tana Luwu.
Kab. Luwu menjadi yang terbesar mendapat alokasi sebanyak Rp 158.992.534.000, disusul Kota Palopo sebanyak Rp 139.659.292.000, Kab. Luwu Utara sebanyak Rp 129.161.810.000, dan terendah Kab. Luwu Timur sebanyak Rp 97.476.401.000.
"Sayang sekali kalau anggaran ratusan miliar ini tidak terserap maksimal. Padahal di satu sisi, pemda juga kesulitan mencari tambahan anggaran untuk pembangunan. Nah, kenapa ini tidak dimaksimalkan," kata Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud SE M.SE yang diwawancara Palopo Pos di ruang kerjanya didampingi Kepala Seksi Bank KPPN Palopo, Syaiful, Senin sore 4 Juli 2022, lalu.
Di satu sisi, lanjut Ikhwan, pemda di Tana Luwu sebagian besar anggarannya masih mengandalkan dari pusat untuk membiayani belanja langsung dan tidak langsung.
"Kalau mengandalkan APBD tidak akan mampu. Nah, ini ada DAK fisik dari APBN, silakan gunakan," sebutnya.
Dari data yang diperoleh dari KPPN Palopo, sejumlah proyek fisik yang menggunakan APBN menyasar bidang pendidikan, kesehatan KB, jalan, sanitasi, perumahan, irigasi, pertanian, kelautan, lingkungan hidup, dan air minum.
Untuk Kota Palopo sebanyak 11 bidang dan 20 subbidang dibiayai menggunakan DAK. Adapun rincian item bidang tersebut adalah Bidang Pendidikan mendapat Rp18.756.991.000 untuk pembangunan PAUD, SD, SMP, SKB, dan perpustakaan. Bidang Kesehatan mendapat Rp 29.970.265.000. Bidang Jalan Reguler sebesar Rp 54.155.160.000. Bidang Sanitasi Rp 3.685.918.000. Bidang Perumahan dan Pemukiman Rp 697.319.000.
Lalu, proyek Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp 11.094.739.000. Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp 910.000.000. Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp 8.715.300.000. Kelautan dan Perikanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan senilai Rp 4.000.000.000. Lingkungan Hidup-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi sebesar Rp 1.315.553.000, dan Air Minum sebesar Rp 6.358.047.000.
Dikatakan Ikhwan, dari ketentuan pusat, tanggal 21 Juli bulan ini batas penyetoran pemenuhan persyaratan kontrak untuk tahap pertama. "Kami dalam penyaluran sangat memudahkan pemda. Misalnya ada 5 paket kegiatan yang akan dikerjakan 5 kontraktor. Itu tidak perlu menunggu kelima kontraktor ini lengkap persyaratannya. Kalaupun sudah ada 1 saja yang lengkap, maka penyaluran 25 persen untuk tahap pertama sudah dapat kami lakukan," jelas Ikhwan.
Kemudahan lainnya yang diberikan KPPN adalah, jika nilai kontrak maksimal Rp5 miliar, dalam hitungan jam uang sudah selesai ditransfer ke kas daerah. Sedang kalau di atas Rp 5 miliar, memang butuh waktu, paling lama 3 hari.
Sejatinya, kata Ikhwan, dengan banyaknya anggaran DAK Fisik yang masuk ke daerah untuk membantu pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Lewat sejumlah proyek-proyek padat karya. Misalnya, pembangunan jalan, yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pembuatan irigasi, pembangunan gedung sekolah, rumah sakit dan sebagainya.
Palopo
Serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kota Palopo tahun anggaran 2022, masih rendah. Dari total pagu Rp139.659.292.000, terealisasi baru Rp27.313.017.800 atau 19,56%.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Irfan Dahri STP MSi yang dikonfirmasi Palopo Pos, Selasa, 5 Juli 2022 kemarin, rendahnya serapan DAK fisik tergantung dari realisasi kegiatan fisik pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) terkait.
''Untuk realisasi fisik bisa dikonfirmasi kepada OPD teknis,'' sebutnya.
Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palopo, Harianto ST saat RDP di DPRD Palopo, beberapa waktu lalu, menjelaskan, progres tujuh paket fisik bina marga (jalan) rerata 25 persen pada Juni 2022. Seperti paket I pengaspalan jalan meliputi ruas Jalan Siguntu, Jl. Andi Kaddiraja, Battang, Jaya.
Lalu Paket II ruas Jl. Salupao Kecamatan Telluwanua. Paket III ruas Jalan Salubattang. Paket IV Jalan Lingkar Timur. Paket V ruas jalan di Kelurahan Peta-Tandung dan Lorong Lapas. Paket VI ruas Jalan Terminal Regional Songka. Dan Paket VII ruas Jalan KIPA Jalan di Kelurahan Pentojangan.
Penelusuran Palopo Pos, anggaran paket I Rp7,1 miliar, paket II Rp8,5 miliar, paket III Rp9,2 miliar, paket IV Rp8,7 miliar, paket VI Rp8,4 miliar, paket VI Rp10,5 miliar, dan paket VII Rp6,9 miliar.
Sedang perluasan SPAM jaringan perpipaan yang ditangani Bidang Cipta Karya, masih dalam tahap tender. Adapun proyek SPAM jaringan perpipaan masing-masing di Kec. Sendana dengan anggaran Rp1,8 miliar, Kel. To Bulung Kec. Bara Rp2,4 miliar, Kel. Jaya Kec. Telluwanua Rp500 juta, Kel. Songka Kec. Wara Selatan Rp738 juta, dan Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua Rp491,5 juta.
DAK fisik Dinas Pendidikan, juga sedang dalam tahap tender secara online di laman lpse.palopokota.go.id. Yakni paket I revitalisasi PAUD Rp309.680.000. Paket I revitalisasi SMP Rp2.527.085.500. Paket II revitalisasi SMP Rp1.635.710.000.
Lalu paket I revitalisasi SD Rp1.621.735.800. Paket III revitalisasi SD Rp1.701.492.800. Paket IV revitalisasi SD Rp1.709.137.800. Dan Paket VI revitalisasi SD Rp1.218.605.100.
Luwu Rapat
Sementara itu di Belopa, bertempat di ruang rapat Sekda Luwu Kantor Bupati Luwu digelar rapat serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipimpin Asisten II Pemkab Luwu Ahyar Kasim SH, MH dihadiri perwakilan seluruh PPK sejumlah OPD yang mengelola DAK TA 2022, pula dihadiri Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud SE, M.SE
Ahyar Kasim mengatakan, rapat serapan DAK ini dilaksanakan dalam rangka menggenjot serapan DAK TA 2022 yang jumlahnya masih sangat rendah. Dan jika tidak segera digenjot akan sangat merugikan pemerintah daerah, mengingat pemerintah pusat tidak akan mencairkan dana DAK tersebut jika serapan tidak optimal.
"Berdasarkan informasi KPPN Palopo memang serapan DAK kita masih sangat rendah dimana dari total Rp 158, 992 miliar lebih yang baru terealiasasi baru sebesar Rp 17.892 miliar lebih. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan daerah " Ungkap Ahyar Kasim
Kepala BPKD Luwu, Drs Muhammad Rudi, M.Si, yang dikonfirmasi harian Palopo Pos Selasa kemarin membenarkan masih rendahnya serapan anggaran DAK TA 2022. Untuk itu pihaknya juga sudah mewanti-wanti sebelum 21 Juli 2022 seluruh pekerjaan fisik di setiap OPD sudah harus terkontrak.
"Kita sudah meminta seluruh OPD untuk mempercepat kontrak pekerjaan agar kita tidak terlambat mencairkan. Jika kita terlambat menindaklanjuti, maka hal ini sangat merugikan pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan menghukum kita dengan tidak mentransfer anggaran yang sudah disiapkan. Jadi semua ini sangat tergantung kepada kesiapan masing-masing OPD Pemkab Luwu," kata Rudi.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Luwu Summang mengatakan Komisi III DPRD Luwu sudah mewanti-wanti agar serapan DAK dapat terserap sesuai besaran dan waktunya. Tetapi kemudian ternyata belum optimal sementara waktu sudah mencapai pertengahan tahun.
"Sebab serapan DAK tidak optimal sebetulnya tergantung kesiapan OPD masing-masing. Mungkin masih banyak OPD yang tidak paham petunjuk teknis dimana hal itu tidak sinkron dengan perencanaan OPD yang menyebabkan berubah-ubah dan bahkan bisa terjadi proses tender ulang," kata Summang.
Kepala Dinas PUPR Luwu, Ir Ikhsan Asaad ST, MT, yang dikonfirmasi Harian Palopo Pos, mengatakan, khusus untuk DAK TA 2022 di Dinas PUPR yanng terbesar pada DAK Jalan sebesar Rp 67 miliar lebih dan baru terealisasi tahap I.
"Memang masih kecil serapan DAK karena baru tahap I pencairan dan pekerjaan fisik masih terus berjalan. Insha Allah kalau sudah pencairan tahap II maka serapannya akan signifikan karena bobot pekerjaan sudah besar," kata Ikhsan.
Lutim
Realiasasi DAK Luwu Timur masih nihil atau belum terserap sama sekali. Sesuai laporan KPPN Palopo, Luwu Timur mendapatkan DAK sebesar Rp97.476.401.000. Terdiri dari DAK Reguler Rp 66.005.356.000 dan DAK Penugasan Rp 31.471.045.000.
Dari jumlah tersebut, belum ada sama sekali terealisasi atau daya serapan anggarannya masih nol persen.
Kepala Bidang Pembendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu Timur Zaki Juhdan saat dikonfirmasi membenarkan masih nihil serapan DAK.
Ia mengatakan nihilnya serapan DAK itu disebabkan belum adanya hasil review inspektorat di beberapa OPD.
"Sebenarnya tidak ada kendala soal resapan DAK ini, hanya tinggal menunggu review inspektor, kalau mereka sudah proses, kita langsung upload di aplikasi Omspan," kata Zaki, Selasa 5 Juli 2022.
Menurutnya, syarat pencairan tahap 1 DAK ini yaitu laporan capain output DAK 2021 dengan hasil review inspektorat dan kontrak tahun 2022.
Tahun 2021, ada 7 OPD yang mendapatkan alokasi dana, yaitu Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas KB, RSUD Ilagaligo dan Dinas Pendidikan.
Sementara, hasil review baru dinas PU yang selesai, sedangkan laporan capain output 6 OPD lain masih dalam proses.
Ia mengatakan, setelah dilaporkan ke pihak KPPN tidak terima kalau hanya 1 OPD.
"Sudah kita laporan permintaan dananya, karena KPPN tidak mau kalau 1, sehingga kita menunggu ini selesai," katanya.
Zaki mengatakan, dalam waktu dekat ini hasil review inspektorat sudah rampung, untuk selanjutnya dilaporkan ke KPPN Palopo. "Isha Allah Pekan ini sudah ada realisasi," tandas Zaki. (and/ikh-idr)
