PPATK Sebut Perputaran Dana Sampai Rp1 Triliun Per Tahun, Juga Endus Aliran Dana ACT ke Parpol, Ini Kata Ketua DPP PKB Luqman Hakim

  • Bagikan
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim. Foto: dok Luqman Hakim

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga adanya aliran dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke partai politik (parpol).

Ketua DPP PKB Luqman Hakim mempertanyakan identitas parpol yang menerima bantuan dana dari yayasan ACT tersebut.

Dia menduga parpol yang dimaksud adalah parpol yang kader-kadernya selalu mencaci dan menghina ibadah warga NU.

“ACT gunakan dana donasi untuk bantu parpol. Parpol apa? Hmm itu tuh parpol yg kader2nya selalu mencaci dan menghina amaliyah2 ibadah warga NU,” ujarnya melalui akun sosial medianya, Jumat, 8Juni 2022.

Belum lagi kata dia para kader yang kerap menuduh tahlil, manaqih, dzibaan, ziarah kubur, maulid, qunut dan lainnya sebagai praktik bid’ah, syirik, dan sesat.

“Mereka yg menuduh tahlil, manaqib, dzibaan, ziarah kubur, maulid, qunut, dll sbg praktek bid’ah, syirik dan sesat,” pungkasnya.

Sebelumnya, PPATK menduga terdapat salah satu partai politik yang menerima aliran dana dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dana tersebut disalurkan dari parpol ke masyarakat.

“Ada yang langsung disumbangkan ada yang menyumbangkan melalui pihak ketiga (parpol),” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

Kendati demikian, Ivan tidak menjelaskan secara rinci inisial partai maupun kegiatan yang dilakukan partai dalam membantu penyaluran donasi ACT.

Sebab sampai saat ini, PPATK masih mengkaji secara mendalam terkait aliran dana ACT tersebut.

“Terkait dengan partai secara detail kita tidak bisa sampaikan,” tegas Ivan.

Sementara itu, PPATK telah mengungkap terjadi perputaran dana sekitar Rp1 triliun setiap tahun dari ACT. Ditemukan juga dana masuk ke perusahaan yang dimiliki salah satu pendiri ACT.

“Jadi dana masuk dan keluar per tahun itu perputarannya sekitar Rp1 triliun. Jadi bisa dibayangkan itu memang banyak,” ungkapnya.(fajar/pp)

  • Bagikan

Exit mobile version