PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA– Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Muhammad Fauzi, meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi agar turun tangan melakukan mediasi antara Pemkot Makassar bersama Balai Kereta Api Sulsel.
Hal itu perlu dilakukan Menhub agar kelanjutan pembangunan kereta api Parepare-Makassar terus berjalan dan bisa digunakan secepat mungkin oleh masyarakat.
Untuk diketahui, Pemkot Makassar menolak desain kereta api model at grade atau landed (di atas tahan), sementara Balai Kereta Api Sulsel juga ngotot menolak model elevated atau melayang.
“Saya sebagai Anggota Komisi V DPR RI dari Sulsel sangat menyayangkan silang pendapat antara Pemkot Makassar dan Balai Kereta Api Sulsel terkait keberlanjutan pembangunan rel kereta di Makassar,” kata pria yang akrab disapa Bang Fauzi, Selasa (19/7/2022).
“Pihak Balai menginginkan desain landed, sementara Pemkot Makassar maunya melayang atau elevated. Ini kan berbeda segala sesuatunya, karena itu saya mengusulkan semua pihak duduk bersama dan Menhub menjembatani itu, jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” sambung presidium KAHMI Sulsel itu.
Bila saja Pemkot Makassar dan Balai Kereta Api tak menemukan titik temu, dikhawatirkan batas penggunaan anggaran pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat hingga Agustus nanti tak bisa digunakan lagi.
Bagi Komisi V DPR RI, Fauzi mengatakan model mana saja yang akan dibangun paling penting sudah sesuai dengan perencanaan dan sesuai aturan yang ada.
“Apapun kondisinya, alasannya kita harus melihat perencanaannya sepertia apa. Kesiapan daripada lahan, dan lainnya. Sehingga ini harus dibahas secara terbuka, transparan agar pembangunan ini berlanjut. Karena kalau terhambat yang dirugikan kita semua, masyarakat kita,” jelas suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani itu.
Kehadiran kereta api di Sulsel kata Bang Fauzi sudah lama dinantikan kehadirannya oleh masyarakat Sulsel, sehingga diharapkan kebersamaan dari semua pihak agar pembangunannya tidak terhambat.
Sebelumnya diberitakan, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto alias Danny mengatakan sejak awal sudah mengusulkan agar konsep kereta api di Kota Makassar adalah elevated atau melayang.
Hal tersebut sudah disepakati bersama Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015.
Pemkot Makassar sudah merancang tata ruang Kota Makassar dengan konsep elevated. Hal tersebut bahkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
“Kami tidak pernah menolak pembangunan kereta api. Yang kami tolak adalah desain jalur kereta api. Pemkot tidak dilibatkan (saat konsepnya diubah). Masa Palembang, Medan, Bandung bisa elevated, kita tidak. Ini masalah Siri’na Pacce. Kalau tidak elevated, melanggar tata ruang,” urai Danny. (junaidi rasyid)
