Alot, APBD Sulsel 2023

* HMD Tekankan Tiga Hal Urgen untuk Rakyat Berhubungan Komisi E DPRD Sulsel

MAKASSAR-- Pembahasan APBD Provinsi Sulsel 2023 di DPRD Sulsel, pada 1-4 Agustus 2022, berlangsung alot.

Siang malam, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel bersama pihak Pemprov untuk memastikan capaian RPJMD Gubernur 2019-2023, bisa terwujud sesuai janji politiknya.

Menurut Anggota DPRD Sulsel Fraksi PAN, Dr H Husmaruddin SE MM (HMD) kepada Palopo Pos, Ahad, 7 Agustus 2022, dalam pembahasan Banggar mendalami konektivitas RPJMD dengan RKPD.

Ia yang baru menempati Komisi E DPRD Sulsel, menekankan tiga hal urgen untuk rakyat yang berhubungan dengan mitra kerjanya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro Kesra, Pemuda Olah Raga, dan lainnya.

"Kita tekankan harus ada rencana aksi yang jelas untuk program prioritas dalam KUA PPAS 2023 sebelum tahun terakhir," terang legislator asal Dapil Tana Luwu ini.

Seperti pertama, bidang pendidikan. Masalah utama setiap tahun penerimaan siswa baru SMA/SMK yang tidak bisa menampung tamatan SMP. Maka harus ada program pembangunan RKB atau sekolah baru di kota-kota kabupaten terkhusus Kota Makassar. Begitu pun pengaturan dan. Kesejahteraan guru.

Kedua bidang kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tahun 2019 Gubernur Sulsel merencanakan dua rumah sakit rujukan regional yakni di Kab. Bone dan Kota Palopo.

Perencanaan awal, satu rumah sskit Rp250 miliar dengan sarana dan prasarananya.

Faktanya, yang terbangun sekarang hanya Kab. Bone. Untuk RS Regional Palopo tidak jadi dengan komitmen hanya membantu RSUD Palopo dengan sarana dan prasarananya supaya pasien dari Palopo dan Tana Luwu tidak menumpuk di RS Wahidin yang kapasitasnya tidak memadai lagi.

HMD Anak Desa sebagai wakil rakyat dari Tana Luwu memohon kepada Pemprov Sulsel membantu sarana prasarana RSUD Palopo. Contoh kecil, CT Scan saja sudah rusak. Ada pasien dirujuk dari Luwu jatuh pendarahan otak, harus di CT Scan di rumah sakit swasta. Bahkan banyak pasien dari Tana Luwu dirujuk ke Makassar, meninggal di tengah jalan.

Ketiga, HMD juga mendorong Pemprov Sulsel membuat program pengentasan kemiskinan di Sulsel sesuai rekomendasi LHP BPK-RI tahun lalu. Lima kabupaten termiskin ekstrim di Sulsel, termasuk Lutra urutan ke-3 dan Luwu ke-4.

"Mohon Pemprov Sulsel memperjelas programnya untuk pembinaan UMKM, program Dinas Sosial seperti KUBE, PKH, bantuan untuk Lansia yang jumlahnya di Luwu saja ada 33 ribu jiwa pada tahun 2022," terang HMD.

Keempat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi, masih banyak yang tanah,.krikil, yang berlumpur, rusak berat, dan lainnya.

"Kita juga berterima kasis terhadap bantuan Pemprov di Latimojong, Bastem Utara, dan Walmas, " katanya.

Pembahasan kebijakan umum APBD Ini dibahas empat hari. Dan Jumat lalu, Banggar konsultasikan di Kemendagri.

"Insya Allah Senin mempertajam hal-hal tersebut dgn masalah perioritas lainnya. Baru lanjut pembahasan PPAS bersama TAPD Pemprov Sulsel sesuai jadwal paling lambat pertengahan Agustus sudah ada MoU bersama DPRD dan Gubernur Sulsel, " tandas HMD. (ikh)