Jokowi: APBN tak Kuat Subsidi Rp502 T
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada negara yang memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Indonesia, sebesar Rp502 triliun.
Kepala negara itu pun mempertanyakan kesanggupan APBN menanggung subsdi BBM hingga Rp502 triliun.
"Apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa Alhamdulillah artinya rakyat tidak terbeban, tetapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?" ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (12/8).
Ia juga mengatakan harga BBM di negara lain sudah naik dua kali lipat sekitar Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liternya.
Jokowi juga menyampaikan telah berdiskusi dengan pejabat lainnya, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani mengenai pendapatan negara yang berasal dari komoditas.
"Kami menyampaikan ke beliau-beliau mengenai angka-angka itu fakta-fakta itu kalau kita masih ada income negara dari komoditi, komoditas masih baik ya kita jalani, tapi kalau tidak?" ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan tidak ada negara yang sanggup menyubsidi BBM hingga seperti Indonesia.
Jokowi berkata masyarakat patut bersyukur dengan keadaan Indonesia saat ini. Dia menyebut hal itu terjadi karena pemerintah masih memberlakukan subsidi untuk BBM.
"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun. Negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu," kata Jokowi.
Pertamina Berhati-hati
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan PT Pertamina (Persero) agar lebih hati hati dalam mengelola BBM bersubsidi. Subsidi BBM yang terus membengkak kata Menkeu, akan memberi kontraksi pada APBN.
Hal ini diutarakam Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022). Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah meggelontorkan subsidi energi termasuk BBM dan listrik sebesar Rp502 triliun.
Hal ini mengingat kuota BBM bersubsidi yang semakin menipis sehingga memerlukan adanya penambahan kuota.
Nilai anggaran ini bisa membengkak jika Pertamina tidak mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi.
“Ini makanya, saya minta Pertamina mengendalikan agar APBN kita tidak mengalami tekanan tambahan. Karena, anggaran untuk subsidi minyak dalam hal ini, dan elpiji, serta listrik sudah mencapai Rp 502 triliun,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Pertamina mencatat, sampai Juli 2022, BBM bersubsidi jenis solar yang sudah disalurkan sejumlah 9,9 juta kiloliter, sedangkan kuotanya 14,9 juta kiloliter.
Sementara itu, BBM bersubsidi jenis Pertalite, hingga juli 2022, sudah disalurkan 16,8 juta kiloliter, dari kuota 23 juta kiloliter.
Sri Mulyani mengatakan, untuk belanja subsidi, pemerintah dihadapkan pada harga minyak yang terdeviasi sangat besar dari asumsi 63 dollar AS per barrel menjadi 106 dollar AS per barrel, atau 104 dollar AS per barrel rata-rata.
Ini juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, dari Rp 14.350 per dollar AS, terkoreksi ke Rp 14.875 per dollar AS.(idr)
