KUA-PPAS APBD Palopo 2023, Tuntaskan Proyek Multiyears
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA-- DPRD Kota Palopo telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 pada 13 Agustus 2022 lalu. Total target pendapatan daerah Rp920 miliar. Dan rencana belanja Rp932 miliar.
Angka tersebut lebih rendah dibanding APBD Palopo tahun anggaran 2022 lalu. Dimana total pendapatan Rp982.408.360.730 atau selisih Rp62 miliar. Dan belanja daerah Rp986.605.904.266 atau selisih Rp54 miliar.
Hal tersebut dibenarkan anggota DPRD Palopo, Drs Baharman Supri MM yang dikonfirmasi Palopo Pos, Senin, 22 Agustus 2022 kemarin.
Menurut politisi Partai Golkar ini, salah satu penyebab sehingga APBD 2023 menurun dibanding tahun 2022 lalu yakni ada pendapatan daerah yang diproyeksikan masuk sebagai kas daerah, namun tidak terealisasi hingga saat ini. Yakni penjualan/sewa Ruko Sawerigading.
Disinggung program prioritas berdasarkan KUA-PPAS ABPD 2023, Baharman mengatakan, semua program terkait visi-misi Wali Kota Palopo 2018-2023 harus tuntas pada tahun 2023. Seperti, semua proyek raksasa multiyears harus tuntas dan tidak boleh nyeberang ke tahun berikutnya. ''Itu harus karena aturannya harus selesai satu tahun sebelum berakhir masa jabatan Wali Kota,'' jelasnya.
Adapun proyek multiyears tersebut yakni pembangunan pusat kuliner dan ole-ole, revitalisasi kawasan Islamic Centre, sirkuit road race di Songka, dan lainnya. Sementara rencana pembangunan Pasar Terapung dan Masjid Terapung dibatalkan karena keterbatasan anggaran.
Mengenai anggaran Pemilu 2024, Baharman mengatakan hal tersebut belum dibahas pada KUA-PPAS APBD 2023. Karena sampai sekarang, DPRD belum melihat adanya laporan atau proposal yang masuk dari KPU. ''Kita tidak tahu kalau proposalnya dimasukkan di eksekutif,'' katanya.
Lanjut Baharman, Banggar juga sepakat menaikkan target PAD 30 persen tahun 2023. Karena hampir semua Perangkat Daerah (PD) masih menggunakan target lama, tiga tahun lalu. Apalagi ada sejumlah sektor PAD tidak maksimal alias bocor. Misalnya sektor parkiran.
Banggar juga meminta pemerintah agar memperbaiki managemen pengelolaan retribusi. Baharman juga melihat masih rendah kapasitas aparatur di Kota Palopo, terutama terkait dengan wawasan sektor PAD yang baru, mungkin disebabkan mutasi yang sering terjadi.
Sementara Kepala BPKAD Palopo, Irfan Dahri yang dikonfirmasi, mengarahkan ke Kabid Anggaran BPKAD, Hikmah. Namun saat dihubungi, tidak memberi respon. (ikh)
APBD 2022
- Pendapatan Rp982,4 Miliar
- Belanja Rp986,6 Miliar
APBD 2023
- Pendapatan Rp920 miliar. Rp62 M
- Belanja Rp932 miliar. Rp54 M
Selisih
- Pendapatan Rp62 miliar
- Belanja Rp54 miliar
- Data diolah dari berbagai sumber. (*)
