Akademisi Unanda: Pemerintah harus Tepat Memberikan Subsidi
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar dan pertalite ini ditolak oleh sejumlah kalangan usaha. Pasalnya ini akan memicu inflasi di tengah kesulitan masyarakat saat ini pasca pandemi.
Salah satunya dari dunia properti, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Luwu Raya, Abdullah Amin saat dikonfirmasi Palopo Pos, Senin 22 Agustus 2022 mengatakan ini akan semakin memberatkan masyarakat, sebab biaya produksi dan distribusi barang juga akan naik. "Jangankan naik, kelangkaan bahan bakar yang sering terjadi pun mempengaruhi pada harga, silahlan cek di toko, berapa kenaikan harga material bahan baku, itu saja contohnya," ungkap Abdul Amin, kesal.
Dan pastinya itu akan berimbas pada usaha yang terkait. "Pasti memberikan efek yag sanat besar lah, karena biaya dasarnya yang naik, karena hampir semua terkait dengan bahan bakar. Saya kira pemerintah harus memikirkan ini," katanya.
Di samping hal itu, pengawasan yang terbilang lemah dalam pendistribusian BBM subsidi seperti solar dan Pertalite. "Banyak kebocoran, pengawasannya lemah," kata Musilimin Mubararaq, salah seorang pengusaha pengangkutan material yang di wawancara Palopo Pos, kemarin.
Dan tampaknya kebocoran ini banyak dinikmati industri yang tidak diperuntukkan untuk mereka. "Buktinya, selalu terjadi antrean untuk mendapatkan bahan bakar, saya kira memang pemerintah harus mempertimbangkan kenaikan ini," tambahnya.
Ia berujar, untuk dunia usaha tidak masalah jika BBM naik, yang penting lancar. Masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses bahan bakar, karena yang dibutuhkan dunia usaha adalah putaran yang cepat. "Nah kalau sudah mendapat bahan bakarnya lama, bagaimana usaha bisa berjalan baik," jelasnya dengan nada dongkol. Menurutnya itu yang terjadi selama ini, BBM jenis solar terkadang diberikan kepada yang bukan peruntukannya.
Demikian juga dengan beberapa sopir angkutan yang kaget atas rencana pemerintah ini. Misalnya, Andri, sopir angkutan umum arah utara kembali bertanya, bagaimana dengan tarif kendaraan nanti? kalau BBM naik, tarif angkutan pasti naik, dan tentu ini akan semakin memberatkan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Prodi Ekonomi Unanda Palopo, Munawir Mammang saat dikonfirmasi menolak keras rencana ini. "Karena berapapun kenaikan yang direncanakan oleh pemerintah ini dampaknya sangat besar, akan berdampak pada belanja publik, dari pengalamanan kebijakan pemerintah ini mau Rp100 rupiah tetap akan memberikan pengaruh terhadap transportasi logistik dan biaya produksi dan itu akan memicu inflasi, apalagi jika kenaikannya mencapai 40 persen," katanya.
Menurutnya pemerintah harus memikirkan baik baik rencana ini, karena lalu lintas ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh bahan bakar. "Karena jika solusi yang dikeluarkan nantinya hanya seperti kebijakan lalu, misalnya BLT yang sifatnya temporer dan tidak berbanding lurus dengan kenaikan, itu sama saja, tidak mensejahterakan rakyat, karna BBM tidak bakalan turun lagi kalau sudah terlanjur naik," jelasnya.
Menurut Abho, sapaan akrab ketua prodi tersebut, solar dan pertalite harus tetap tersubsidi. "Bahkan kalau saya lebih baik diturunkan lagi, karena efeknya yang sangat besar karena banyak sektor yang akan dipengaruhi," katanya. Menurutnya Pemerintah memang harus tepat memberikan subsidi.(ald/idr)
