Jika Pemerintah jadi Menaikkan Harga BBM, Penyaluran Rencananya Pekan Ini
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah makin serius akan menaikkan harga BBM subsidi (Pertalite dan Solar) segera. Namun, sebelum menaikkan, pemerintah juga akan mengucurkan terlebih dahulu Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu untuk 20,65 juta jiwa warga miskin dan 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Penyalurannya direncanakan disalurkan pekan ini.
"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM. Nilainya sebesar Rp12,4 triliun serta 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).
BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada dua bansos yang disiapkan oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM.
BLT itu akan diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM sebesar Rp600 ribu.
"Saya bersama dengan Mensos dan Gubernur Bank Indonesia (BI) diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM Rp24,17 triliun," ujarnya di Istana Presiden, Senin (29/8).
Bansos itu akan mengalir dengan total Rp12,4 triliun.
BLT itu akan dikucurkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia di bawah kewenangan Kemensos.
Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja.
"Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani.
"Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun (bansos upah untuk pekerja), pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan," kata Ani.
Total bansos Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah kenaikan harga-harga.
BLT Bukan dari Subsidi
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial Rp 24,17 triliun bukan dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Anggaran itu (Bansos Rp 24,17 triliun) saya pastikan bukan anggaran subsidi bbm. Jadi Rp502 triliun (subsidi untuk BBM) tidak dikurangi.” kata Isa dalam acara Press Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Lebih lanjut, Isa menjelaskan bahwa dana bansos senilai Rp 24,17 triliun tersebut berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp18,6 triliun dari DPR pada 19 Mei lalu dan cadangan lain sehingga total keseluruhan mencapai sekitar Rp22 triliun.
Kemudian, Rp 2 triliun lainnya merupakan earmarking dari DAU (Dana aLokasi umum) dan DBH (Dana bagi hasil), sehingga total Anggaran Bansos untuk BLT yang akan diberikan dalam waktu dekat yakni Rp 24,17 triliun.
“Itu sudah ada duitnya, jadi yang benar-benar keluar dari pemerintah pusat saya perkirakan sekitar Rp 25 triliun. Rp 18,6 triliun sudah ditambahkan waktu itu oleh DPR 19 Mei kita minta tambahan,” jelasnya.
Terpisah, Ekonom senior Faisal Basri mengatakan masyarakat akan terbebani jika harga pertalite benar-benar dinaikkan Rp10 ribu per liter. Ia menilai seharusnya penyesuaian BBM dilakukan perlahan sejak beberapa tahun sebelumnya.
"Kalau pertalite Rp10 ribu per liter, naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu," ujar Faisal kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Faisal mengatakan harga BBM tidak naik selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sama seperti menumpuk masalah.
"Cara pemerintah ini masalah ditimbun satu-satu. Ini sudah lima tahun harga BBM enggak naik, listrik juga tidak naik demi stabilitas harga sehingga inflasi dipuji-puji, ongkosnya ini menimbun masalah," ujar Faisal.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya menentukan harga BBM disesuaikan secara otomatis per tiga bulan dan listrik per bulan. Dengan cara tersebut, maka kenaikan harga BBM dan listrik bisa diprediksi.
"Sekarang aturan itu dicampakkan semua sama Pak Jokowi," ujarnya.(idr)
Skema Penyaluran BLT BBM
- Sasaran 20,65 Juta Warga Miskin
Diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kemensos lewat PT Pos Indonesia, yang diterima setiap 2 bulan. Dengan total BLT Rp600 ribu. - Sasaran 16 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta
Diberikan Rp600 ribu per pekerja per bulan. - Selain BLT di Atas, pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan bansos khusus melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang anggarannya sebesar Rp2,17 triliun.
- Penyaluran dimulai pekan ini.
