PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID JAKARTA -- Anggota Komisi VII Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, menyentil permintaan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, yang meminta konsesi PT Vale dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
"Saya minta kepada Pak Gubernur, mana perusahaan profesional yang bisa menambang itu. Mampu gak perusda menyiapkan fasilitas seperti vale?" tegas Nasir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI Panja Vale, seperti dikutip fajar.co.id dari channel youtube Komisi VII, Kamis (8/9/2022).
Lebih lanjut, Alumni Fakultas Hukum Universitas Tamajagakarsa ini bilang, persoalan PT Vale ini memang sangat pelik.
"Tapi saya kasih masukan, cari orang pintar untuk kelola perusahaan ini supaya profesional. Agar logikanya bisa diterima oleh pemberi izin," cetus Nasir.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang mengikuti RDP tersebut memang meminta agar konsesi PT Vale diserahkan pada BUMD.
"Atas dasar desakan dari stakeholder di Sulsel, menjadikan keharusan kuasa pertambangan dipegang penuh oleh pemerintah BUMD Sulsel," kata Sudirman.
Hal ini kata Sudirman, dengan pertimbangan bahwa isu lingkungan menjadi beban sendiri bagi pemerintah daerah yang tidak dapat mengontrol langsung pengelolaan kekayaan alam.
"Monopoli kekayaan alam oleh pihak ketiga menjadikan hambatan perlambatan pemanfaatan potensi sumber daya alam, yang berimplikasi terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrem," jelasnya.
"Kami terlalu miskin dan terlalu bodoh sebagai daerah untuk itu," tegasnya.
Turut hadir dalam RDP ini, Sekjen dan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. (fjr)
Gubernur Sulsel Minta Konsesi PT Vale Dikelola BUMD, Anggota Komisi VII: Mampu Gak?
