PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BOGOR-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas mengungkap fakta soal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022.
Azwar Anas yang baru beberapa pekan dilantik Presiden Jokowi itu menyebut bahwa lebih dari sejuta honorer dan tenaga kesehatan (nakes) diangkat sebagai PPPK pada 2022.
"Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah," kata Azwar seusai meninjau pengobatan gratis oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9).
Dia menyebut pengangkatan status guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas sesuai program Presiden Jokowi.
"Pendidikan dan kesehatan akan kami tuntaskan PPPK-nya," ungkap mantan bupati Banyuwangi itu.
Menurut dia, pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota bagi honorer dan tenaga kesehatan agar bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN, terutama di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil.
Namun sayangnya, lanjut Azwar, setelah ditempatkan tak sedikit yang kemudian meminta untuk dipindahkan ke kota dan Pulau Jawa. Hal tersebut, lanjutnya, menyebabkan kekosongan formasi ASN di daerah-daerah.
Untuk itu, dia menyebut bahwa yang menjadi perhatian utama sekarang adalah terkait pemerataan sumber daya manusia (SDM).
"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN-nya, padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu. Jadi, problem-nya ternyata bukan hanya kekurangan SDM, tetapi pemerataan," katanya.
Dia menambahkan KemenPAN-RB dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke depannya berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu agar ASN yang diangkat tidak dulu pindah kota.
Hal tersebut, ujarnya lagi, agar formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.
"Pemerataan ini kami siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk kami kunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang untuk waktu tertentu dia tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa supaya mengabdi dulu di desa-desa itu.
Dia menilai bila pola demikian terus menerus dibiarkan, maka berapa pun presiden memberikan kuota formasi ASN tidak akan pernah mencukupi karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan.
"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," kata Azwar. Dia kemudian menambahkan adanya formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua.
Formasi khusus, ujarnya lagi, perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.
"Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," pungkas Azwar Anas. (jpnn)
