Anggota DPRD Sulsel, Dr H Husmaruddin saat mendampingi 17 ketua aliansi menyampaikan langsung aspirasi ke pemerintah pusat di Komisi VII DPR-RI, Jakarta. --ft: istimewa
* Terkait Kenaikan BBM dan Perusahaan Tambang di Lutim
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Anggota DPRD Sulsel menfasilitasi 17 Ketua Aliansi dari Sulsel dan Lutim untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, terutama Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
Aspirasi yang disampaikan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Panca Digital Solution (PDS) Lutim. Juga mempertanyakan hasil kunjungan Komisi VII ke PT Vale pada 15 September 2022.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR-RI, HMD menyampaikan, DPRD Sulsel beberapa hari terakhir dikepung aspirasi berbagai aliansi, mahasiswa, dan lainnya sebagainya. Aspirasi yang disampaikan banyak terkait kewenangan pemerintah pusat.
''Sehingga kami fasilitasi 17 Ketua Aliansi menyampaikan langsung ke pemerintah pusat. Kita dekatkan Aliansi untuk sampaikan langsung dan saksikan langsung penyampaian aspirasi ke DPR-RI. Untuk bisa bertemu langsung pembawa aspirasi dari sosial dan Komisi VII yang berkaitan dngan aspirasi mereka,'' kata HMD.
Mengenai PT Vale, DPRD Sulsel setelah RDP dengan PT PDS dan Aliansi dari Lutim, juga mempertanyakan hasil kunjungan Komisi VII di PT Vale pada 15 September 2022 lalu.
Komisi VII sampaikan, secara umum PT Vale sudah bagus pengelolaannya. Namun terkait UU Minerba, memang perlu dievaluasi karena 118 ribu hektare (ha) konsesi yang dikuasai Vale, yang dikelola selama 54 tahun, baru 6.000-7.000 ha. Dan UU Minerba yang baru, paling yang bisa dikelola hanya 25 ribu ha.
Ada penciutan. Dari hasil penciutan itu, ada ruang bagi BUMN, Perusahaan Persero Daerah (Perseroda) Provinsi Sulsel dan Perusda Kabupaten Lutim untuk masuk selama mampu dan bisa join dengan perusahaan swasta yang punya kemampuan.
''Tapi bagi kami, sebagai wakil rakyat Tana Luwu berharap WTL (Wija To Luwu) dan Pemkan maupun masyarakat Lutim. agar susun strategi yang baik. Siap diri dengan baik untuk bisa mengambil manfaat yang lebih besar,'' terang politisi PAN bertagline HMD Anak Desa.
Termasuk memelihara dan jaga lingkungan. Karena selama ini banyak juga aspirasi yang diterima terkait pencemaran lingkungan. Baik di Vale dan perusaan lain. Seperti PT PUL sudah ditutup karena mencemari sungai. PT PDS juga ditemukan masalah, terkait pemanfaatan pelabuhan, jalan nasional, dan jalan kabupaten. Ada masalah terkait lingkungan, selain tidak prosedural, memang ada hal-hal lain.
''Paling pokok, bagaimana PT Vale memberi perhatian kepada putra-putri terbaik kita untuk jadi karyawan. Karena informasi kami terima, masih susah masuk di Vale. Kedua, studi lanjut S2 dan S3 kerja sama Pemkab Lutim. Dan yang tak kalah pentingnya. Pemkab Lutim bagaimana berjuang miliki saham sehingga kongkrit manfaat ke Lutim, begitu pun Pemkab Sulsel,'' tandasnya. (ikh)
