Perkembangan APBN/APBD dan Pembiayaan UMKM hingga Agustus 2022

PALOPO --- Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik serta penguatan sinergi Kemenkeu Satu di wilayah Luwu Raya, KPPN Palopo secara bersama-sama dengan KPP Pratama Palopo, KPKNL Palopo, dan KPPBC Malili mengadakan kegiatan Kemenkeu-Satu Goes to Campus di IAIN Palopo pada tanggal 22 September 2022 yang lalu.
Kegiatan tersebut merupakan upaya pengenalan APBN dan tusi strategis masing-masing unit kerja Kemenkeu kepada para stakeholders termasuk dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo. Pada kesempatan yang sama, setiap unit kerja menyampaikan rilis kinerja APBN sd Agustus 2022 sesuai dengan tusi masing-masing. KPPN Palopo menyampaikan kinerja belanja APBN/APBD dan pembiayaan UMKM, KPP Palopo menyampaikan kinerja pendapatan pajak, KPKNL Palopo menyampaikan capaian pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta KPPBC menyampaikan kinerja ekspor dan pemberantasan rokok ilegal.
Belanja APBN s.d. 31 Agustus 2022 pada seluruh satker Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah Luwu Raya mencapai Rp501,02 miliar atau 63,67% dari pagu Rp786,95 miliar. Capaian tersebut menurun tipis 2,93% dari capaian realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp516,16 miliar. Penurunan juga disebabkan karena menurunnya pagu dari semula Rp809,69 miliar di tahun 2021 menjadi Rp786,95 miliar. Belanja K/L hingga akhir triwulan III diperkirakan mencapai 70,5% atau sesuai dengan yang ditargetkan.
Penyaluran TKDD melalui KPPN Palopo hingga akhir Agustus 2022 telah mencapai Rp678,06 miliar atau 59,14% dari total alokasi sebesar Rp1.146,54 miliar. Capaian tersebut meningkat 55,23% dari periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp436,81 miliar. Peningkatan signifikan penyaluran TKDD di 2022 karena adanya penambahan tugas penyaluran DAK Non Fisik (BOS, PAUD) dengan alokasi mencapai Rp195,5 miliar. Secara total, alokasi TKDD di 2022 mencapai Rp1.146,54 miliar atau meningkat 11,57% dari tahun 2021 yang mencapai Rp1.027,6 miliar. Secara detil, realisasi DAK Fisik hingga akhir Agustus 2022 mencapai Rp218,78 miliar atau 41,65% dari alokasi Rp525,29 miliar. DAK Non Fisik mencapai Rp130,11 miliar atau 66,55% dari total alokasi sebesar Rp195,51 miliar. Dana Desa menjadi jenis transfer yang terealisasi paling tinggi yakni Rp329,16 miliar atau 77,32% dari total alokasi Rp425,74 miliar.
Dari sisi APBD, pendapatan agregat seluruh daerah di Luwu Raya mencapai Rp2.911,9 miliar atau 56,3% dari total rencana pendapatan sebesar Rp5.172,1 miliar. Sebanyak 87,1% total pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat, yakni Rp2.535,8 miliar sedangkan PAD hanya menyumbang sekitar 11,3%. Belanja APBD hingga akhir Agustus 2022 belum optimal karena baru mencapai Rp2.696,8 miliar atau 49,7% dari total pagu Rp5.422,8 miliar. Realisasi belanja APBN dan APBD yang menjadi penyangga ekonomi seharusnya bisa direalisasikan secara cepat dan akuntabel.
Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat atau KUR telah tersalur secara total sebesar Rp1.588,1 miliar atau meningkat 26,25% dari capaian penyaluran pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.257,9 miliar. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga akhir Agustus 2022 telah tersalur sebesar Rp13,9 miliar atau menurun sekitar 14% dari capaian hingga Agustus 2021 yang mencapai Rp16,2 miliar. Secara agregat, program pembiayaan UMKM (KUR dan UMi) masih tetap tumbuh cukup baik di Luwu Raya yang menjadi indikator ekspansifnya sektor UMKM mengembangkan usaha.(rls/ary)