PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO --Di tengah maraknya pelangsir bahan bakar minyak (BBM) diperlukan pengawasan maksimal dari pihak terkait baik pemerintah maupun pihak kepolisian.
Anggota DPRD Palopo Fraksi Gerindra, Budirani Ratu, mengatakan bahwa dalam meminimalisir aktifitas pelangsir BBM di SPBU diharapkan adanya pengawasan maksimal. Polisi dan pemerintah melalui Dinas terkait perlu intens melaksanakan ini.
"Saya rasa tidak begitu sulit mengawasinya. Apalagi jumlah SPBU kita di Palopo hanya ada 9. Tentunya polisi di sini bisa mengawasi aktivitas pengisian BBM di SPBU," katanya, Kamis, 29 September 2022.
Meski begitu, legislator Gerindra ini menambahkan bahwa memang juga harus dipastikan pelaku pelangsir ini terkait tempat mereka mengambil BBM. Makanya, salah satu cara yang dilakukan adalah memonitor setiap SPBU di Palopo.
"Memang sedikit sulit memastikan pelaku pelangsir. Tapi saya rasa kalau polisi serius dengan menggunakan cara mereka bukan tidak mungkin tidak ada yang tidak ketahuan," katanya.
Terkait keberadaan pihak Dinas terkait yang memiliki tupoksi soal itu, kata Budirani bahwa pihaknya sudah menekankan agar teliti dalam mengeluarkan setiap rekomendasi untuk pembelian dari patani dan nelayan.
"Tidak menutup juga kemungkinan modus-modus seperti ini digunakan seseorang untuk mengumpul BBM sebanyak mungkin. Makanya disini Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perikanan harus selektif untuk mengeluarkan setiap rekomendasi pembelian BBM," katanya. (rul/idr)
