PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memimpin High Level Meeting Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri Forkopimda Sulsel dan bupati dan wali kota se-Sulsel, Bank Indonesia, BULOG dan BPS di Hotel Claro, Kota Makassar, Selasa, 11 Oktober 2022.
Pertemuan ini membahas 3 poin: pengendalian Inflasi di daerah; tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia; dan penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Hal ini sesuai dengan tindak lanjut dari penekanan pada arahan dari Presiden RI, Bapak Jokowi,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, Provinsi, kabupaten/kota untuk penanganan inflasi ini, ini sangat penting sekali,” tambahnya.
Ia menjelaskan, adapun upaya yang dilakukan Pemprov Sulsel untuk program pengendalian inflasi baik jangka pendek dan panjang pada hulu, antara, hilir dan konsumen. Seperti gerakan tanam panen cepat serta pengawasan berupa monitoring BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan mengaktifkan satgas pangan.
“Bahwa kerjasama antar daerah (KAD) merupakan kunci dari penangananan inflasi. Paling penting dari semua intervensi anggaran APBD untuk menyentuh sektor terdampak yang telah diamanatkan,” sebut Andi Sudirman.
Sedangkan untuk Tindakan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia diantaranya; Pemprov memdorong pengunaan PDN (Produk Dalam Negeri) untuk PBJ dalam belanja APBD; Pembentuk TIM P3DN Provinsi Sulsel; Melakukan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri ke OPD lingkup Pemprov; dan Mendorong daya saing produk IKM dengan melakukan standarisasi industri.
“Kalau kita produk dalam negeri kita sudah punya e-katalog dan UMKM juga sudah masuk, sudah lama kita sejak diinstruksikan P3DN maka sudah mulai,” jelasnya.
Untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya: Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat; Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan; dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat seperti peningkatan produktivitas petani dengan program mandiri benih yang memanfaatkan bibit yang diproduksi oleh petani lokal dengan sistem padat karya.
Peran Sulsel sebagai lumbung pangan nasional perlu dipertahankan melalui kebijakan memastikan ketersediaan beras BULOG. Sulsel menjadi tertinggi nasional mensupport kebutuhan sebesar 25 persen.
“Yang kita tekankan ada mandat dari nasional Sulsel harus menjadi dan memperkuat stoknya. Karena banyak wilayah lain yang gagal tanam, Sulsel bagus produknya, banyak sekali yang ke provinsi lain, sampai sekarang kita suplai,” ujarnya.
Pada kesempatan ini untuk menekan inflasi pada 2023, meminta pemerintah daerah yang memiliki program yang menyentuh masyarakat untuk perencanaan tahun depan bisa disinergikan pada pembahasan APBD untuk link and match program.
Demikian juga ia menyampaikan apresiasi dengan penghargaan atas raihan Sulsel sebagai TPID terbaik Sulawesi berkat sinergi kabupaten/kota.
“Apresiasi atas kontribusi dari semua stakeholders terlibat TNI-Polri-Kejaksaan, Bulog, BI, BPS, Pemda dan lainnya yang telah diberikan selama ini,” pungkasnya.(*)
