Warga Jemmir Ancam Tutup Jalan, DPRD akan Panggil Dinas Terkait
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Tergabung dalam Aliansi Masyarakat Amassangan Bersatu, puluhan mahasiswa turun jalan untuk mendesak pemerintah Kota Palopo memberi solusi penyelesaian masalah banjir yang sering terjadi belakangan ini.
Aksi ini dimulai pagi tadi sekira pukul 10:00 Wita di eks Jl. Jenderal Sudirman (depan Bank Danamon), Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Kamis, 20 Oktober 2022.
Dipimpin oleh Muhammad Jayadi selaku jenderal lapangan dan Afdal Passamboh selaku wakil jenderal lapangan. Puluhan peserta aksi yang didominasi, saat memulai aksi di jalan, mereka membakar ban bekas lalu secara bergantian melakukan orasi terkait desakan kepada pemerintah Kota Palopo untuk memberi rasa aman dan nyaman masyarakat terkhusus wilayah sering mengalami musibah banjir.
Saat melakukan orasi di atas meja yang diangkat ke tengah jalan, salah seorang orator aksi dengan nada lantang dan tegas menyebut pemerintahan saat ini tutup mata dengan musibah banjir yang sering menimpah masyarakat Kota Palopo di sejumlah kelurahan saat turun hujan lebat.
"Seperti yang kita ketahui, saat hujan lebat turun mengguyur Kota Palopo, itu kerap kali menyebabkan beberapa wilayah di Kota Palopo ini terjadi banjir. Seperti di Kelurahan Amassangan, itu sudah sering mengalami musibah banjir dan sampai saat ini juga, belum ada solusi dari pemerintah terkait musibah yang telah berulang kali terjadi itu.
Perlu juga kita ketahui, beberapa waktu lalu, itu sempat dilakukan rapat dengar pendapat (RSP) terkait penanganan musibah banjir ini, akan tetapi sampai saat ini juga belum ada respon dari RDP itu. Seharusnya, pemerintah memberi rasa aman nyaman dan damai kepada warganya seperti bebas dari banjir akan tetapi jelas nampak hari ini, pemerintah tutup mata dengan musibah banjir yang dialami oleh masyarakat karena tak kunjung memberi solusi," tegas salah seorang orator.
Tidak hanya melakukan aksi di satu lokasi, setelah melakukan orasi kurang lebih 30 menit di lokasi pertama, massa aksi kemudian bergeser ke depan kantor Walikota Palopo dengan tujuan yang sama, melakukan aksi demo mendesak pemerintah memberi solusi atas musibah banjir yang sering di alami oleh masyarakat Kota Palopo di sejumlah Kelurahan.
Dengan membawa spanduk bertuliskan "Kami Butuh Solusi, Banjir Menghantui Kami" massa aksi bergerak ke lokasi kedua di depan kantor Walikota Palopo sekira pukul 10:30 Wita dengan mengendarai sepeda motor.
Dalam aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Amassangan Bersatu ini, itu membawa tiga poin tuntutan kepada pemerintah yang di antaranya, melakukan pengerukan sungai di Kelurahan Amassangan, melakukan perawatan tanggul di Kelurahan Amassangan, dan melakukan perbaikan pintu air yang ada di beberapa titik aliran sungai di Kelurahan Amassangan.
Demo berakhir di depan kantor Wali Kota.
Tutup Jemmir Sementara itu di Jembatan Miring, Aliansi Masyarakat Telluwanua (AMT) akan kembali turun melancarkan aksi. Jika part 1 hanya melibatkan ratusan massa, part 2 kali ini akan menggerakkan estimasi massa di atas 1.000 orang. Kekecewaan terhadap wakil rakyat maupun pemerintah kota akan dilampiaskan dengan memboikot Jembatan Miring (Jemmir).
Mengenai jadwal akan turun aksi masih akan dibahas lebih lanjut pada konsolidasi yang rencananya akan digelar Jumat, 21 Oktober 2022 hari ini.
"Intinya kami tidak mau lagi datang ke Kantor DPRD, tapi mereka yang harus datang ke titik aksi. Kami sudah mendatangi mereka, tapi mereka tidak menggubris, sekarang waktunya mereka yang mendatangi kami. Kalau tidak datang jangan salahkan kami, terpaksa Jemmir akan kami tutup total," ancam Awal, salah satu AMT kepada Palopo Pos, Kamis, 20 Oktober 2022.
DPRD akan Panggil Pemkot Terpisah di Gedung DPRD, masyarakat Kelurahan Amassangan dan Dangerakko, mendatangi gedung DPRD Palopo, Kamis, 20 Oktober 2022.
Kedatangan mereka turut mendesak DPRD Palopo agar menyikapi permasalahan bencana banjir ini.
Pada pertemuan yang mereka lakukan dengan beberapa anggota DPRD Palopo, masyarakat tersebut meminta kepastian dan langkah yang perlu ditempuh dalam penanganan bencana tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Palopo, Abdul Salam turut menghargai dan merasakan dampak yang dialami masyarakat. Meski begitu, kata dia persoalan banjir di Palopo perlu semua peran stakeholder. "Termasuk anggota DPRD Sulsel asa dapil Luwu Raya tentu harus memberikan terhadap masalah ini. Kita ingin mereka ini turun melihat labgsung kondisi saat ini. Tentunya keberadaan mereka bisa mendorong anggaran di provinsi Sulsel untuk membantu penanganan bencana di Palopo," katanya.
Terkait aspirasi tersebut, legislator asal Nasdem ini menegaskan jika pihaknya akan mengambil langkah dengan membicarakan perihal tersebut dengan pemerintah. "Dalam waktu dekat ini kita akan panggil perangkat daerah (PD) terkait. Kami pastikan itu," tutup Salam. (rul-ded-ria/idr)
