PALOPO --- Kepeduliannya terhadap rakyat tak diragukan lagi. Legislator perempuan asal Dapil 2 (Wara Utara, Bara, dan Telluwanua) menjadi motor penggerak normalisasi sungai di tengah minimnya anggaran bencana dari Pemkot Palopo.
Dia adalah Herawati Masdin, Anggota DPRD Kota Palopo asal Partai Amanat Nasional (PAN). Ia bersama anggota DPRD dari dapil 2 "curung-curung" untuk melakukan normalisasi sungai Salubattang. Dan mendapat bantuan juga dari Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palopo Abdul Salam.
"Alhamdulillah, ibu Herawati Masdin sebagai wakil rakyat selalu hadir untuk kami saat seperti ini. Kami juga menyampaikan kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Palopo, saat seperti ini masyarakat terkena bencana tapi tidak ada perhatian terhadap masyarakat," ucap Awal, jenderal lapangan AMT, juga warga terdampak banjir.
Tidak main-main, untuk 1 jam eksafator dibandrol dengan sewa Rp 650 ribu. alat berat bekerja selama 10 jam .
Begitu juga dengan alat yang diturunkan Pemkot melalui dinas PUPR terkait ditanggung oleh Herawati Masdin untuk bahan bakar & operator
"Hari ini (Rabu 26 oktober) ibu Herawati Masdin bersama Anggota DPR menyewa alat exavator untuk normalisasi sungai sampai alat dari dinas PUPR di turunkan.
Masyarakat Limbong Lotong, Lelong dan aktivis AMT salut atas inisiatif anggota DPRD Kota Palopo.
"Makasih untuk ibu Herawati Masdin dan legislator yang berpartisipasi dalam normalisasi sungai sehingga ada alat turun," ujar Awal.
"Ditengah bencana yang melanda kota Palopo seperti ini, Pemerintah Kota Palopo kami lihat hanya sibuk membangun Menara payung yang anggarannya Miliaran Rupiah, begitu juga dengan sirkuit dan beberapa gedung lainnya yang semua tidak bersifat urgen dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyaralat, padahal kasihan masyarakat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah," katanya.
Alat berat berupa excavator sudah mulai bekerja di sungai. Mengeruk delta-delta di sungai. Mulai dari Limbong Lotong, Lelong, dan lainnya.
Herawati Masdin, Efendi, tampak meninjau lokasi pengerjaan. Mereka juga berdiskusi dengan warga dan aparat pemerintah setempat. Seperti Camat Telluwanua, Lurah Jaya, ketua RW/RT, dan Kadis PUPR Palopo, dan Kapolsek Telluwanua.
Sebelumnya, masyarakat Telluwanua beberapa hari memblokade jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Palopo - Luwu Utara menuntut perhatian pemerintah untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai, pasalnya selama musim penghujan masyarakat sering kebanjiran akibat dari luapan air sungai. (ary)
