PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani koordinasi dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 31 Oktober 2022.
Koordinasi tindak lanjut status tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Seko Fajar di Kecamatan Seko, Luwu Utara. Rapat dipimpin Plt Dirjen Penataan Agraria Badan Pertanahan Nasional, Andi Tenrisau, di Kantor BPN Sulsel. Hal yang dibahas perihal konflik atas tanah bekas HGU PT Seko Fajar yang saat ini izinnya telah usai.
"Disimpulkan bahwa penyelesaian konflik permasalahan bekas HGU Seko Fajar diselesaikan dengan mekanisme pemberian hak kepada bank tanah yang menjadi naungan pemerintah," kata Andi Tenrisau.
Ia menambahkan, pemberian hak pengelolaan kepada bank tanah dalam rangka pengaturan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan pemanfaatan tanahnya harus memperhatikan beberapa aspek.
Di antaranya untuk penguasaan fisik lapangan oleh masyarakat secara itikad baik, adanya aset pemerintah yang sudah ada di lokasi. Kemudian memperhatikan kebijakan pemerintah yang sudah di terapkan serta mengacu pada RTRW Kabupaten Luwu Utara. Ia juga pun meminta kepada Kanwil Pertanahan Sulawesi Selatan agar terlebih dahulu melakukan IP4T dan studi kelayakan.
"Untuk penataan penguasaannya, kepemilikannya, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh menteri agraria/kepala BPN," katanya. "Harapan saya, agar segera menurunkan tim terlebih dahulu untuk melakukan IP4T dan studi kelayakan di lokasi bekas HGU," lanjutnya.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan apa yang dibahas menjadi dukungan berarti bagi Pemkab Luwu Utara khususnya masyarakat Seko.
"Sejak lama, Pemkab Luwu Utara telah berupaya untuk menyuarakan apa yang menjadi harapan mereka terhadap HGU PT Seko Fajar," tuturnya.
"Alhamdulillah harapan itu telah terjawab melalui pertemuan ini," kata bupati perempuan pertama di Sulsel ini. "Besar harapan kami, semoga kedepan apa yang telah disimpulkan melalui pertemuan ini dapat berjalan dengan baik," imbuhnya. (jun/rhm)
