Penulis
RUSDY MAISENG, SH
(Pengamat Politik dan Hukum Internasional)
ANALISA dan dampak situasi politik di thn 2024 bisa terlihat dari beberapa aspek yang berkembang saat ini, misalnya menghitung atau mengakumulasi kemungkinan keberhasilan atau gagalnya pertemuan G20 bagi Indonesia. Dimana nantinya pada pertemuan tersebut akan banyak berbicara dan dan saling memberi argumentasi politik terhadap issue Global yang lagi berkembang, sebeb tentunya itu akan sangat mempengaruhi perkembangan atau situasi politik didalam negeri, terutama pada Issue Ekonomi Global, Politik Global dan Issu Perubahan Iklim Dunia, atau Climate Change, serta hubungannya terhadap pada Negara Negara yang terdampak.
Semua ini akan dibicarakan lewat pertemuan tersebut, yang output-nya tentu akan di jadikan standar kebijakan pemerintah dalam hal mengambil langkah langkah atau strategi politik, dalam hal Diplomasi Politik Dunia, baik itu Diplomasi Politik Bilateral maupun Politik Multi Lateral.
Pertemuan G20 akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November di Bali dalam waktu dekat ini. Dimana pada saat itu adalah kesempatan besar buat Pemerintah Indonesian untuk mengambil peran penting bagi Indonesia agar bisa menjadi Global Player atau hanya bisa menjadi pelengkap saja dalam permainan Politik Dunia.
Hal ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat letak geografis maritim yang sangat kaya atas apa yang terkandung didalamnya.
Bahkan posisi strategis Indonesia sangatlah penting, bukan saja disebabkan pada Lalulintas Perdagangan Laut Dunia, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan sumberdaya laut Indonesia sebagai alat tawar politik.
Bukan hanya itu saja, bahkan kita berharap agar Pemerintah Indonesia bisa menggunakan diplomasi sumberdaya mineral dan tambang sebagai alat tekan atau alat tawar politik ekonomi Dunia.
Maka yang diperlukan saat ini adalah nyali Pemerintah untuk berdiskusi atau berdiplomasi bahkan saling tekan secara Politik pada forum tersebut.
Sebagai catatan bahwa hal semacam ini seharusnya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun juga menjadi bagian tanggung jawab Pemerintah yang ada di setiap Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota di Seluruh Wilayah Indonesia (proses akselerasi politik), utamanya mereka yang saat ini sedang memangku kebijakan politik (Pemerintah Daerah dan DPRD).
Selanjutnya kesiapan atau kemampuan pada sektor internal dan eksternal Pelaksana Pemilu itu sendiri, terlebih lagi pada apa dan bagaimana merekatkan kembali rasa di masyarakat yang sepertinya saat ini sedang menuju pada keterbelahan sesama anak bangsa, yang mungkin salah satunya disebabkan dari kasat kusutnya partai politik dan Pemerintah, namun secara tidak sadar telah menimbulkan kesan yang seakan akan mereka lupa apabila Moral Politik Bangsa saat ini menjadi rentan, sehingga sangat diperlukan adanya upaya edukasi dari kebijakan politik dan pelaksanaan hukum dengan baik dan benar.
Yang dimaksud dalam hal ini apa dan bagaimana oleh setiap Institusi Negara dapat mengambil perannya masing-masing agar dapat mengupayakan setiap hal yang bisa membangkitkan semangat atau moral Berkehidupan, Ber-Bangsa dan Ber-negara (perintah konstitusi).
Sebab itu adalah menjadi tugas utama berpemerintahan dan berpolitik, untuk atau demi persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cantai bersama. Bukan justru sebaliknya Partai Politik dan Pemerintah terkesan seolah olah hanya sibuk mempertontonkan pragmatisme politik yang sepertinya Rakyat bukan lagi atau tidak lagi menjadi bagian terpenting dari sebuah proses politik itu sendiri, sebab sejatinya Rakyatlah atau masyarakatlah yang pertama-tama seharusnya terkena dampak positif dari sebuah kebijakan politik pemerintahan yang benar, bukan malah sebaliknya !!!
Mengembalikan posisi politik pada wilayah Moral dan Nilai Etik, tentu akan sangat baik dan Ideal, sebab kontestasi politik itu bukan saja untuk memenangkan PEMILU, namun yang paling penting adalah bagaimana setiap kontestan dapat memenangkan DEMOKRASI yang tidak ditentukan oleh UANG, namun ditentukan oleh PIKIRAN, RASA NASIONALISME dan INTEGRITAS, bukan dengan sentimental namun lebih kepada argumentasi yang rasional, sebab itulah cita cita kita Ber-negara.
Tentu kita juga tidak ingin bangsa ini masuk pada jebakan GLOBAL POLITIK yang siap menerkam terutama pada negara negara yang stabilitas politiknya lagi rentan.
Maka mulai saat ini sebaiknya energy politik juga dapat di fokuskan sekaligus mengambil ruang atau mengambil posisi yang lebih strategis, dan pastinya lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat, namun tetap memantau perkembangan atau situasi politik kawasan, atau biasa kita sebut situasi politik di Indo Pasifik saat ini (membaca fenomena Politik Dunia).
Belum lagi situasi yang akan terjadi pada kawasan Pulau Pasir yang ada di NTT, dimana kawasan tersebut saat ini telah menjadi klaim wilayah atas kedaulatan Australia. Tentu saja kita tidak ingin kejadian kejadian masalalu akan terulang kembali seperti lepasnya Timur Leste atau Timur Timur pada tahun 1998, selanjutnya Laut Natuna Utara atau biasa disebut Laut Cina Selatan yang menjadi klaim Tiongkok sekaligus menguasainya, sebab hal ini masuk dalam radar pantauan dan dijaga secara terus menerus oleh Militer Tiongkok sampai pada saat ini, sekalipun sejatinya LCC itu masih berada pada ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pulau Ligitan dan pulau sipadan yang mana saat itu semua menjadi lepas dari Wilayah Kedaulatan NKRI yang disebabkan oleh ketidakpastian dan ketidaksiapan Pemerintah dan Partai Politik dalam hal memberikan argumentasi Politik Internasional dan Hukum Internasional secara Global atau dengan kata lain diplomasi Politik Internasional NKRI sangat lemah, mungkin disebabkan Pemerintah dan Partai Politik lebih terkonsentrasi pada hal hal yang sifatnya lokal, sehingga untuk hal yang menyangkut kedaulatan Negara sangat terabaikan terutama dalam hal kesiapan Sumber Daya Militer, Pangan, Ekonomi, dan Hukum yang kita punyai saat ini.
Hal semacam ini tentu akan sangat menjadi penting, oleh sebab merupakan bagian terdepan atau syarat utama dalam hal menjaga kedaulatan Negara.
Sekadar hanya untuk mengingatkan saja bahwa situasi politik yang carut marut tentunya akan lebih banyak di manfaatkan oleh negara negara luar untuk lebih banyak lagi mengambil keuntungan dari Negara ini.
Pengulangan sejarah masa lalu yang kelam tentu kita semua tidak menginginkannya, oleh sebab itu maka sebaiknya Partai Partai Politik tidak saja menyiapkan argumentasi politiknya (baik lokal, regional maupun Internasional), namun juga mampu memberi porsi berpikir yang lebih komprehensif (bersifat integral dan menyeluruh), sehingga semua itu bisa difahami oleh seluruh lapisan masyarakat, agar nantinya oleh Pemerintah atas nama Negara ( Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan dalam hal mengambil langkah atau kebijakan Politik yang diperlukan.
Semoga kita semua dapat memahaminya, dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa …..
Akhir kata; Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini, sebab tulisan ini hanya semata mata menjadi bagian dari analisis dan evaluasi pribadi penulis terhadap faktor atau situasi politik yang nampak saat ini. Juga sekaligus merupakan partisipasi Politik Berbangsa dan Bernegara dari seorang anak Bangsa.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Palopo 7 November 2022
