PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Walaupun masih dalam posisi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) PDIP untuk DPR-RI, Dr Abdul Talib Mustafa MSi tetap intens melakukan kunjungan ke Daerah Pemilihannya (Dapil) Sulsel III meliputi Luwu Raya, Toraja, Enrekang, Sidrap, dan Pinrang.
''Saya menyadari betul posisi sebagai pendatang baru di Dapil Sulsel 3. Karena itu, harus lebih sering ke lapangan,'' kata Dr Talib kepada Palopo Pos, Jumat, 18 November 2022.
Kunjungan dapil tersebut dilakukan di Kab. Luwu, Kota Palopo, dan Kab. Luwu Utara pada 16-19 November 2022. Bacaleg yang mengusung tageline “Akulah Teman-Mu (ATM)” ini mendatangi sejumlah tokoh pemerintahan, pemuka agama, aktivis perempuan dan kalangan muda. Dimaksudkan untuk bersilaturrahim sekaligus menerima masukan dari mereka dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024.
“Saya banyak memperoleh bahan dan informasi dari tokoh masyarakat di Luwu Raya ini”, kata Ketua Umum PP-IPMIL 1986/1988 ini.
Diatara masukan yang diperoleh, kata Doktor Bidang Kebijakan Publik tersebut, bahwa ke depan Tana Luwu harus didorong untuk solid sebagai satu kesatuan wilayah dengan latar belakang yang sama, sebagai kelanjutan Kabupaten Luwu di masa lalu.
Hal lain yang penting dicatat oleh Wakil Ketua Umum BPP KKLR 2022 – 2027 ini bahwa penanganan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tana Luwu, sejatinya memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
''Dengan kata lain, masyarakat lokal tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. “Ini semua tentu menjadi PR bagi saya sebagai Bacaleg,” kata Putra Luwu Utara ini.
Masukan lain yang dalam pandangan ATM cukup strategis dari kalangan aktivis perempuan dan kalangan mudah adalah isu kualitas SDM. ''Ini sangat penting dan mendasar,” imbuhnya.
Ke depan persaingan semakin ketat di dunia kerja, dan di lapangan usaha. Mantan Sekjend KKLR ini lalu menegaskan bahwa harus ada sinergi multipihak di Luwu Raya ini, untuk mempersiapkan SDM kita yang lebih unggul.
Sinergi itu sebaiknya antara pemda dengan perguruan tinggi setempat, antar pemerintah daerah itu sendiri, serta dengan dunia usaha. Dan tentu juga dukungan dari pemerintah pusat. Dalam kaitan ini peran legislator di DPR RI harus tampak. (ikh)