Luwu Tertinggi Rp1,2 T,Palopo Terendah Rp655 M

  • Bagikan
Bupati Luwu H Basmin Mattayang, M.Pd menerima DIPA dan TKDD 2023 diserahkan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar Kamis (1/12/22). Nampak juga Bupati Lutim H. Budiman juga menerima DIPA. IST

DIPA dan TKDD 2023, Diserahkan Gubernur Sulsel di Makassar

MAKASSAR -- Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada daerah, Kamis 1 Desember 2022, kemarin. Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diguyur anggaran dari pusat total Rp 52 triliun.

Dilanjutkan di tingkat provinsi. Seperti dilakukan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 24 Kabupaten/Kota di Sulsel. Yang diterima bupati/wali kota se-Sulsel.

Dari penyerahan DIPA dan TKDD ini, khusus daerah di Tana Luwu, seeperti Pemkab Luwu sebanyak Rp 1,2 triliun. Lalu Kota Palopo sebesar Rp 655,4 miliar, Luwu Utara Rp 1,042 triliun, Luwu Timur Rp Rp 1,050 triliun, Kab. Torut Rp Rp 848,4 M dan Tana Toraja Rp 940,3 M.

Usai penyerahan DIPA ini, Bupati Luwu Dr Basmin Mattayang berpesan, gunakan anggaran secara berkualitas, menyiapkan program yang bermanfaat untuk daerah secara maksimal agar lebih produktif.
“Harapanya bisa terserap dengan baik di masyarakat, tidak lain dari faktor kerja Kepala Dinas yang sangat di harapkan, dalam rangka peningkatan kapasitas tim anggaran dan tepat pada sasaran di masyarakat,” harapanya.

Diketahui, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (1/12/2022).

Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan uraian alokasi anggaran yang diterima Kabupaten Luwu. Dana Perimbangan sebesar Rp701 miliar lebih yakni, Dana Bagi Hasil sebesar Rp11 miliar dan Dana Alokasi Umum Rp689 miliar.

Selanjutnya, Dana Transfer Khusus sebesar Rp318 miliar lebih, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp112 miliar, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp203 miliar dan Hibah Daerah sebesar Rp2 miliar.
“Untuk Dana Desa sebesar Rp173 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp10 miliar sehingga keseluruhan Rp1,204 triliun,” rincinya.

Palopo
Terpisah Kepala BPKD Kota Palopo, Irfan Dachri, menyebutkan DIPA Tahun 2023 Kota Palopo sebesar Rp655,464 miliar yakni, DBH sebesar Rp12,29 miliar, DAU sebesar Rp504 miliar, DAK Fisik sebesar Rp97 miliar dan DAK Nonfisik sebesar Rp97 miliar.

Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, usai penyerahan DIPA mengatakan, APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 sudah disahkan. “Yang harus dilakukan sekarang ada bekerja, mengimplementasikan semua yang sudah direncanakan bersama dan melaksanakan apa yang semestinya telah diperintahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di kesempatan tersebut menyampaikan penggunaan anggaran di tahun 2022 dapat menjadi pelajaran sehingga penggunaan anggaran di tahun 2023 lebih optimal.

Gubernur Sulsel meminta tahun 2023 bisa mengantisipasi dengan baik terkait anggaran-anggaran yang masuk. “Kita ingin tahun depan bisa mengantisipasi dengan baik anggaran-anggaran yang masuk ini. Harapannya bagaimana kita dapat memaksimalkan karena ini adalah dana dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lutim
Bupati H. Budiman menyampaikan kita menerima DIPA, dan kemarin telah menetapkan APBD 2023, semoga kedepan bisa menggerakkan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati berpesan, Gunakan Anggaran secara berkualitas, menyiapkan program yang bermanfaat untuk daerah secara maksimal agar lebih produktif.
Adapun jumlah DIPA Lutim Rp 1,050 triliun dengan rincian DBH Rp238,6 M, DAU Rp538,1 M, DAK Non-fisik Rp28,7 M, DAK Fisik Rp137,2 M, dan Dana Desa Rp107,2 M.

Sulsel
Khusus Sulsel, dari total belanja negara tahun 2023, Rp 52,77 triliun dialokasikan bagi Provinsi Sulsel yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 23,11 triliun untuk kementerian dan lembaga di Sulsel. Sedangkan alokasi TKD sebesar Rp 29,66 triliun untuk 24 instansi kabupaten/kota, termasuk Pemprov Sulsel.

Alokasi TKD Rp 29,6 T untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 948,64 Miliar (3,20%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 18,42 Triliun (62,10%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 2,45 Triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 5,63 Triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 218,64 Miliar (0,74%), serta Dana Desa sebesar Rp 1, 99 Triliun (6,71%).(idr)

DIPA-TKDD 2023

Kab. Luwu : Rp 1,204 Triliun
Dana Perimbangan Rp 701 M
Dana Bagi Hasil Rp11 M
DAU Rp 689 M
Dana Transfer Khusus Rp 318 M
DAK Fisik Rp 112 M
DAK Non-fisik Rp 203 M
Hibah Daerah Rp2 M

Kota Palopo : Rp655,464 M
DBH Rp12,29 M
DAU Rp504 M
DAK Fisik Rp97 M
DAK Non-fisik Rp97 M

Kab. Luwu Utara : Rp 1,042 Triliun
DBH Rp19,2 M
DAU Rp655,9 M
DAK Non-fisik Rp62,2 M
DAK Fisik Rp156,2 M
Dana Desa Rp148,8 M

Kab. Luwu Timur : Rp 1,050 Triliun
DBH Rp238,6 M
DAU Rp538,1 M
DAK Non-fisik Rp28,7 M
DAK Fisik Rp137,2 M
Dana Desa Rp107,2 M

Kab. Torut : Rp 848,4 M
DBH Rp8,96 M
DAU Rp527,3 M
DAK Non-fisik Rp56,1 M
DAK Fisik Rp158,7 M
Dana Desa Rp97,2 M

Kab. Tana Toraja : Rp 940,3 M
DBH Rp9,5 M
DAU Rp566,9 M
DAK Non-fisik Rp81,2 M
DAK Fisik Rp160,4 M
Dana Desa Rp101,02 M

  • Sumber : Kanwil DJPB Sulsel
  • Bagikan