KKLR Bakal Galang Dukungan Daerah CDOB Cabut Moratorium ke Presiden

  • Bagikan
PERTEMUAN BPP KKLR, BPW KKLR Sulsel dan Komppak Luwu Tengah, Ahad 18 Desember 2022 di Hotel Claro yang menghasilkan bakal mengkoordinasikan daerah yang akan mekar untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium DOB. IST

Hasil Rapat BPP KKLR, BPW KKLR Sulsel dan Komppak Luteng

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Setelah melantik BPW KKLR Sulsel, BPP KKLR melakukan pertemuan evaluasi perjuangan pembentukan DOB Luwu Tengah di Hotel Claro, Makassar, Ahad, 18 Desember 2022. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga unsur. Masing-masing dari BPP KKLR, BPW KKLR Sulsel dan Komppak Luwu Tengah.

Unsur BPP KKLR menghadirkan Ketua Umumnya Arsyad Kasmar, Ketua Dewan Pertimbangan Buhari Kahar Muzakkar, dan Wakil Ketua Umum Dr. Abdul Talib Mustafa. Sedang unsur BPW KKLR Sul Sel hadir Hasbi Syamsu Ali sebagai Ketua dan Annas Ahmad Maemal sebagai Sekum. Sementara unsur Komppak menghadirkan Ketuanya Amsal Sampetondok serta tim kerja Komppak diantaranya Udhi Syahruddin, Adrianus Parenden, Syamsul Alam, dan Jhody Pama'tan SH.

Pada pertemuan evaluasi ini dipetakan beberapa masalah yang masih mengganjal percepatan pembentukan DOB Luwu Tengah. Diantaranya soal kebijakan moratorium, dan akselerasi sumberdaya yang mendukung.
Oleh Arsyad Kasmar menginformasikan jika pekan lalu soal DOB Luwu Tengah ini dibicarakannya dengan Dirjen Otoda Kemendagri. Dari pembicaraan tersebut mengemuka jika pokok masalah yang dihadapi oleh semua daerah yang akan dimekarkan terhambat pada kebijakan moratorium. Jika kebijakan ini diakhiri, maka Luteng sudah masuk prioritas untuk dijadikan DOB.

Terhadap hambatan ini, para peserta pertemuan sepakat jika langkah yang paling mendesak dilakukan adalah menggalang tokoh-tokoh daerah yang akan mekar (Calon DOB) untuk bersama-sama mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo agar kebijakan moratorium segera dicabut atau dibuka kembali.

Sedang untuk akselerasi sumberdaya, dalam pandangan Ketua Komppak Amsal Sampetondok, harus segera dilakukan. Ini yang penting untuk kita sepakati bersama. Kita harus siap dengan sumberdaya dimaksud sebelum kebijakan moratorium dicabut, tegas Amsal.

Pandangan lain juga disampaikan oleh Abdul Talib Mustafa selaku Waketum BPP KKLR, bahwa salah satu point yang memang mendesak adalah menyiapkan sumberdaya dimaksud. Untuk itu kata kader PDIP tersebut sebaiknya ini dilakukan dengan melibatkan para pendukung pembentukan DOB Luwu Tengah melalui Komppak sebagai wadah yang sudah ditugaskan BPP KKLR untuk mengorganisir pembentukan Kab. Luwu Tengah.

Lebih jauh Abdul Talib Mustafa menyarankan agar pengorganisasian sumberdaya ini segera dijalankan.(ikh)

  • Bagikan

Exit mobile version