PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Isu reshuffle kabinet kini makin menguat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang tahun baru punya menteri baru di kabinet Indonesia Maju.
Desas desus adanya kocok ulang kursi menteri ini makin diperkuat setelah lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).
Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Termasuk juga tak menyebut waktu pasti reshuffle akan dilaksanakan.
Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras Md turut mengamini wacana reshuffle kabinet Jokowi sebelum pergantian tahun cukup kuat. Bahkan isu pergantian di kabinet Jokowi beberapa pekan lalu diawali dengan wacana yang digaungkan oleh pata elit PDI Perjuangan.
"Namun menariknya isu reshuffle kali ini, kemasannya lebih tajam karena alasan politik, bukan karena alasan berbasis kinerja," tutur Ras Md kepada fajar.co.id (PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, grup), Selasa, 27 Desember 2022.
Ia mengatakan memang benar, jika reshuffle adalah hak prerogratif seorang presiden. Lazimnya hak istimewa presiden ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Misalnya di kementerian tertentu menterinya tidak berkinerja baik, maka presiden berhak melakukan pergantian.
Hanya saja, menurut pengamat politik ini beberapa momentum reshuffle yang dilakukan oleh presiden Jokowi penuh dengan "kepentingan politik". Tak terkecuali jika wacana reshuffle diakhir tahun ini benar terjadi.
Menurut Ras, rencananya dua menteri partai NasDem Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar akibat dari sikap partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai capres 2024.
Ditambah lagi, NasDem berencana membangun koalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, yaitu Demokrat dan PKS.
Selain dua menteri tersebut, NasDem memiliki satu menteri lainnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
"Sehingga istana dan PDI perjuangan makin tidak sejalan lagi dengan partai Nasdem. Tentu sikap partai Nasdem mendeklarasikan Anies dan rencana Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi punya resiko besar. Saya pikir, NasDem telah siap menerima segala resiko yang terjadi termasuk jika benar para menterinya direshuffle oleh presiden Jokowi," jelasnya.
Hanya saja, lagi-lagi jika benar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini apalagi dua menteri NasDem didepak keluar dari kabinet, maka dipastikan hubungan NasDem dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh sinyal bakal merombak jajaran pembantunya di kabinet jelang Pilpres 2024.
Kuat dugaan menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem yang sekarang berseberangan dengan pemerintah, bakal dicopot atau diberhentikan.
Rumor itu mencuat menyusul adanya desas-desus politik bahwa Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah tak lagi seiring sejalan.
Atas dasar demikian, nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) turut berpotensi untuk dicopot dari jabatannya saat ini.
Lalu nama eks Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang sekarang resmi menjadi kader Perindo, digadang-gadang sebagai pengganti Syahrul.
Namun, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Perindo, Heri Budianto, menegaskan belum menerima informasi TGB Zainul Majdi bakal ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian.
"Sampai hari ini Partai Perindo belum tahu soal itu," kata Heri ketika dihubungi, Senin (26/12/2022).
Heri hanya menyebutkan secara diplomatis, bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Meski begitu, Heri mengatakan Perindo tidak akan ambil pusing jika ada pihak yang mencoba 'menggoreng isu' TGB Zainul Majdi bakal menggantikan Syahrul Yasin Limpo menjadi menteri pertanian.
"Kami tetap menyerahkan pada presiden," ujar Heri. (fajar/pp)
