Nursalim Ramli
Kepala BKPSDM Luwu Utara
INDAH PUTRI INDRIANI, IDP sosok pemimpin daerah yang visioner, cerdas, dan penuh dengan gagasan. Pandangannya dalam dunia pemerintah sangat dinamis, adaptif, dan inspiratif khususnya dalam perspektif kepemimpinan birokrasi.
Dalam pidato pertamanya pada periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati Luwu Utara berpasangan dengan Suaib Mansyur, IDP mengatakan bahwa pemimpin itu datang dan pergi sesuai dengan siklus kepemimpinan lima tahunan yang demokratis.
Pemimpin itu hadir menjalankan amanah dan kehendak rakyat. Pemimpin bekerja di atas sistem yang regulatif, tidak boleh pemimpin bekerja sesuai dengan selera pribadinya. Aturan main dan SOP dalam sistem birokrasi menjadi hal yang urgen dan butuh atensi pada semua lini kepemimpinan dalam struktur birokrasi.
Uraian di atas merupakan bagian dari pandangan IDP tentang kepemimpin.
Bahkan dalam salah satu cuplikan sambutannya pada pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, IDP mengatakan bahwa kalau ada arahan dan instruksi saya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, abaikan arahan dan/instruksi saya itu, ikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan dan menegaskan bahwa IDP adalah pemimpin yang berintegritas serta taat asas.
Sisi lain dari kepemimpin IDP bahwa dalam berkomunikasi dengan bawahannya sangat terbuka, humanis, dan harmonis. Sangat jauh dari kesan arogan.
Komunikasi kultural lebih banyak digunakan, ketimbang komunikasi struktural yang formalistik. Arahan dan instruksinya sangat substantif dan dikomunikasikan dengan lugas, tegas dan terukur serta dinarasikan dalam struktur bahasa yang logis, etis dan berEstetika.
Harapannya agar komunikasi yang terbangun antara pimpinan dan bawahan, adalah komunikasi yang humanis dan berkarakter yaitu "memanusiakan manusia" dalam dimensi nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge.
Gagasan IDP tentang governance digital terus diaktualisasikan dengan kondisi kekinian yaitu dengan mendorong pentingnya kepemimpinan digital sebagai dampak dari tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis.
Ide smart city dengan fokus pada enam dimensi strategis yang saat ini sedang dalam proses implementasi di Kabupaten Luwu Utara menjadi catatan penting kepemimpinan IDP.
Urgensinya untuk mewujudkan tata kelola layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
IDP selalu mengingatkan pentingnya dibangun kolaborasi strategis pemda dengan stakeholdert terkait seperti PT/ akademisi, media/perss, swasta dan komunitas. Disamping itu IDP mengingatkan tiga hal penting dalam birokrasi yaitu respek, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga hal tersebut menurut IDP merupakan pilar utama dalam struktur kepemimpinan.
IDP juga selalu mengingatkan jangan alergi dengan kritikan yang konstruktif. Kritikan itu adalah sumber energi dalam kepemimpinan sekaligus parnert dalam penemuan konsep dan Ide/ gagasan, Implementasi problem solving yang solutif.
Kepemimpin IDP sangat terbuka dan dialogis dalam merespons berbagai pandangan yang ada.
Sebagai birokrat, akademisi dan politisi IDP dalam formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakannya selalu berbasis kajian dan analisis. Hal ini menjadi dimensi kebijkan yang terkesan dinilai kurang akseleratif khususnya terkait dengan kebijakan penataan SDM dalam birokrasi.
Kepemimpin IDP dalam birokrasi mengutamakan 2 hal penting yaitu prosedur dan substansi untuk pencapaian hasil yang optimal, tegas dan terukur. Prinsip ketelitian dan kehati-hatian menjadi prioritas dalam kebijakan penataan organisasi dan SDM agar tercipta postur birokrasi yang adaptif, berkinerja dan berintegritas.
Inovasi dan budaya kerja ASN menjadi salah satu atensi prioritas kepemimpinan IDP dalam kerangka baru era digital saat ini, khususnya dalam rangka implementasi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Budaya kerja digital merupakan tuntutan untuk membangun efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kerja yang berintegritas.
Disamping itu akselerasi dalam sistem layanan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan budaya kerja berbasis digital.
IDP selalu mengingatkan pentingnya ASN berinovasi untuk menciptakan kultur birokrasi yang smart. IDP juga menegaskan bahwa masalah harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas dan produktif. Masalah itu urgensinya adalah tantangan yang akan mendorong pemimpin untuk terus bergerak menemukan, menggali dan mengembangkan solusi strategis. Masalah tidak boleh dihindari, masalah akan menjadikan kita lebih kuat, terlatih dan profesional dalam mentransformasi kepemimpinan yang visioner dan adaptif.
IDP dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya cort nilai ASN "BerAkhlak" di implementasikan dalam kepemimpinan birokrasi yaitu Berorientasi layanan, kompeten,akuntabel, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nilai adaptif salah satu nilai BerAkhlak yang sangat urgen untuk menjawab perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan terus berubah.
IDP menilai bahwa kepemimpinan yang adaptif solusi untuk menjadikan birokrasi lebih komunikatif, cepat dan responsif dalam bertindak, tidak terjebak dalam kultur formalistik yang kaku. Layanan Birokrasi tidak boleh tertinggal oleh kultur atau cara kerja lama, elektronifikasi dalam sistim digital mengajarkan kultur baru birokrasi.
Dalam birokrasi moderen, ASN bekerja melaksanakan fungsinya khususnya fungsi melayani tidak lagi terikat dengan tempat dan waktu! tegas IDP. Kepemimpinan Digitalisasi menjawab semua hambatan-hambatan dalam pelayanan. Digitalisasi urgensinya adalah percepatan, akuntabilitas dan transparansi.
Catatannya bahwa dalam kepemimpinan digital, performance birokrasi idealnya semakin lincah dan responsif, meskipun face to face dalam berkomunikasi relatif sudah berkurang, namun karena alasan-alasan kultural dimensi humanis seperti "personal atention" penting untuk tetap dijaga dengan meningkatkan literasi layanan digital kepada stakeholderst. (***)
